Sri Mulyani Tak Potong Tunjangan Guru Bersertifikat, PGRI Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasidi berterimakasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menemukan kelebihan dana tunjangan profesionalisme guru sebesar Rp 23,3 Triliun.

Jumlah tersebut mencapai 33,4 persen dari total tunjangan profesionalisme guru yang mencapai Rp 69,7 Triliun di APBN-P 2016.

"Terima kasih Ibu Menkeu, PB PGRI mengapresiasi langkah Ibu Menkeu karena sejatinya tidak ada potongan tunjangan profesionalisme guru bagi guru yang berhak mendapatkannya," kata Unifah saat dihubungi, Jumat (26/8/2016).

(Baca: Penundaan Penyaluran Anggaran Tunjangan Profesi Guru Harus Dijelaskan)

"Yang dipotong itu adalah kelebihan anggaran yang mangkrak akibat kesalahan perencanaan yang tidak tepat, yang menyebabkan over budget tunjangan profesionalisme guru," tambah dia.

Unifah menjelaskan, saat ini ada 1,2 juta guru yang sudah disertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesionalisme guru.

Sementara jumlah keseluruhan guru yang diakui ada 2,2 juta. Artinya, masih 1 juta guru yang belum disertifikasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun. (Baca: Sri Mulyani: Anggaran Tunjangan Profesi Guru Kelebihan Rp 23,3 Triliun)

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK).

"Kami melakukan penyesuaian untuk yang DAK non-fisik, terutama untuk tunjangan profesi guru. Ini saya mohon jangan seolah-olah (pemerintah) dibaca tidak punya komitmen ke pendidikan," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Ia menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.