Pemerintah Desak Turki Jelaskan Alasan Penangkapan Dua Mahasiswi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah meminta Pemerintah Turki untuk menghormati hak hukum dua mahasiswi Indonesia yang saat ini ditahan otoritas setempat.

Pemerintah Indonesia, kata Retno, telah meminta Turki memberikan penjelasan atas peristiwa penangkapan dan tuduhan yang dialamatkan kepada dua mahasiswi tersebut agar mendapatkan informasi yang jelas.

(Baca: Dua Mahasiswi Indonesia Ditangkap di Turki Terkait Gulen)

"Kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai alasan penangkapan tersebut," ujar Retno, di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

Retno mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Duta Besar Turki di Jakarta agar memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut pemerintah telah meminta Pemerintah Turki melindungi seluruh pelajar asal Indonesia yang ada di negara tersebut.

"Kami berharap perlindungan Pemerintah Turki terhadap pelajar Indonesia karena masih banyak di sana. Pemerintah ingin hak-hak hukum WNI dihormati oleh pihak Turki," ujar dia.

(Baca: Soal Penangkapan Dua Mahasiswi Indonesia di Turki, Belum Ada Indikasi Keterkaitan dengan Gulen)

Ditangkap sejak 11 Agustus

Sebelumnya, dua orang mahasiswi Indonesia dikabarkan ditangkap oleh aparat keamanan Turki.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, kedua WNI tersebut ditangkap sejak 11 Agustus 2016 di rumah tinggalnya di kota Bursa, Turki.

Identitas kedua mahasiswi tersebut adalah DP asal Demak dan YU asal Aceh.

"Beberapa upaya sudah dilakukan KBRI Ankara untuk memberikan perlindungan kepada keduanya," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/8/2016).

Iqbal menjelaskan, pada 12 Agustus 2016, staf KBRI Ankara telah mendatangi kepolisian Bursa untuk meminta akses kekonsuleran.

Pada tanggal 15 Agustus, KBRI menyampaikan nota kepada Kemenlu Turki yang meminta klarifikasi dasar penangkapan tersebut.