Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Kembali Tekankan Pentingnya Pemenuhan Listrik 35 Ribu Megawatt

Kompas.com - 10/08/2016, 13:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, listrik saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.

Bahkan, menurut dia, listrik dianggap lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan sembilan bahan pokok makanan bagi sebagian kalangan.

"Karena orang kampung pun tanpa listrik dia marah-marah. Karena tidak bisa menghubungi (keluarga) lagi," kata Kalla saat membuka kegiatan The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 di Jakarta Convention Center, Rabu (10/8/2016).

Meski dianggap penting, namun diakui jika Indonesia belum dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan listrik dalam negeri.

Padahal, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia justru lebih banyak memiliki sumber primer tenaga penghasil listrik.

"Kalau kita bicara fosill oil, kita menyebut batu bara yang melimpah. Kita punya gas. Kita punya oil, tentu meyakinkan. Kita mempunyai dasar yang kuat untuk itu," ujarnya.

Tak hanya bagi masyarakat, listrik juga penting digunakan untuk menggerakkan sektor industri.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan menyebut, konsumsi listrik industri paling tinggi dibandingkan sektor lain.

Konsumsi listrik industri mencapai 34 persen. Sementara, sektor tranportasi dan perumahan masing-masing hanya 10 persen dan 30 persen.

Rendahnya pemenuhan energi listrik tentu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan industri di Tanah Air.

Untuk itu, Kalla mendorong pentingya peningkatan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Karena itu apabila setiap hari selalu kita inginkan cepat tercapai 35.000 (listrik) megawatt, itulah adalah suatu keharusan. Kebutuhan, apabila kita ingin sejajar dengan negara-negara lain di Asia ini atau maju sama dengan negara lain," kata Kalla.

"(Di samping) ingin memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang masih 80 persen tingkat elektrifikasinya," ujarnya.

Kompas TV PLN Dapat Suntikan Modal Tunai Rp 10 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com