Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso: Haris Azhar Harus Bertanggung Jawab

Kompas.com - 04/08/2016, 07:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) turut melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar ke Bareskrim Polri.

Selain BNN, Polri dan TNI juga melakukan hal yang sama.

BNN melaporkan Haris atas tuduhan mencemarkan nama baik institusi serta menyebarkan fitnah melalui pernyataan bahwa oknum BNN, Polri, Bea Cukai dan TNI terlibat dalam peredaran barang haram yang dikendalikan gembong narkoba Freddy Budiman.

Pernyataan itu, diakui Haris, adalah kesaksian Freddy yang diungkapkan kepadanya saat mereka bertemu di Lapas Nusakambangan tahun 2014 silam.

(Baca: Ungkap Cerita Freddy Budiman, Haris Akui Tunggu Momentum Jelang Eksekusi Mati)

Haris mengaku, Freddy bercerita, total uang yang sudah dikeluarkan untuk menyuap personel BNN selama beberapa tahun, yakni mencapai Rp 450 miliar.

Selain itu, total uang Freddy yang digunakan untuk menyuap personel Polri mencapai Rp 90 miliar.

Pelaporan oleh tiga institusi itu menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana tanggapan Kepala BNN Budi Waseso menanggapinya?

(Baca: Polisi, BNN, dan TNI Laporkan Haris Azhar ke Bareskrim Terkait Cerita Freddy Budiman)

Berikut petikan wawancara Kompas.com dengan Budi, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/8/2016) :

BNN akan menempatkan pernyataan Haris sebagai apa? Apakah sebagai pihak yang menyudutkan, fitnah, dan pencemaran nama baik? Atau informasi dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti?

Kami harus tetap tindaklanjuti. Tidak boleh kami berpikir negatif. Artinya, jangan ketika ada informasi begitu, lalu kami pikir orang ini enggak suka dengan kami. Kami enggak begitu.

Ini kan era keterbukaan. Misalkan ada masyarakat bilang, 'Pak ada oknum BNN yang memeras'. Itu harus sesegera mungkin dilaporkan. Sebab tujuannya adalah meningkatkan kinerja institusi. Jangan malah kami biarkan.

Kami di BNN, Polri, apalagi TNI, juga punya komitmen untuk ini. Tapi juga tidak boleh untuk disalahgunakan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com