Minta Perkembangan Informasi, Keluarga Korban Penyanderaan Datangi Kemenlu

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri, Senin (1/8/2016). Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera.

Untuk diketahui, anak buah kapal tugboat Charles 001 disandera oleh Kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada 21 Juni 2016 di perairan Filipina.

Kedatangan mereka ke Kemenlu adalah berawal dari keinginan salah satu keluarga, Dian Megawati Ahmad. Dian adalah istri dari ABK bernama Ismail. Turut mendampingi mereka yakni Anggota Komisi I Charles Honoris dan Irine Yusiana Riba Putri.

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan keluarga diwakili oleh 5 orang, yang mewakili 7 orang sandera WNI di Filipina," kata Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/8/2016).

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Direktur PWNI-BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal memberikan keterangan usai pertemuan di Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016). Pertemuan ini untuk membahas informasi mengenai perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Iqbal mengatakan selain meminta Informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan sandera, keluarga juga meminta pendampingan lebih dekat terkait pembebasan sandera.

"Kami sudah sama-sama menyampaikan bahwa bagi pemerintah dan juga dimonitor terus oleh DPR, kami sepakat keselamatan sandera prioritas utama. Sehingga setiap langkah akan kami kalkulasikan dengan mempertimbangkan keselamatan sandera," ucap Iqbal.

(Baca: Keluarga Korban Khawatirkan Kesehatan WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Iqbal mengatakan seluruh sandera berada dalam kondisi yang sehat. Informasi itu didapat langsung melalui koordinasi dengan bebagai pihak di Indonesia maupun di Filipina.

"Kami juga sepakat bahwa akan memperkuat konsilidasi. Dalam upaya pembebasan sandera tidak bisa dilepaskan upaya kerjasama dari pemerintah, perusahaan, dan keluarga, terlebih mendapat dukungan dari DPR," ujar Iqbal.