Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sayangkan "Curhat" Freddy Budiman Tak Diungkap Sejak Awal

Kompas.com - 01/08/2016, 13:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyayangkan informasi dari gembong narkoba Freddy Budiman terkait keterlibatan sejumlah oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba tak terungkap lebih awal.

Ia menilai hal tersebut merupakan permasalahan serius yang bisa diusut lebih dalam jika diungkap sejak lama. Informasi keterlibatan petinggi penegak hukum itu diungkapkan aktivis HAM, Haris Azhar yang mengaku mendapat cerita dari Freddy.

"Seandainya sebelum (Freddy dihukum mati), masih ada yang bisa dirujuk atau ditanyakan tentang pengakuan Freddy. Juga disayangkan pengakuan yang sudah dari 2014 baru disampaikan kemarin. Kenapa tidak dari dulu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/8/2016).

(Baca: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN)

Namun, lanjut dia, karena informasi tersebut kini telah dibeberkan ke publik maka sudah menjadi masalah publik. Menurut dia, perlu penyelidikan lebih lanjut agar pihak-pihak yang diduga terlibat, seperti Badan Narkotika Nasional, TNI dan Polri tak digantung sebagai tertuduh.

Institusi-institusi tersebut juga diharapkan lebih aktif dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum mereka. Hidayat pun mengusulkan agar Komisi I dan III DPR sebagai komisi terkait segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk memperjelas informasi yang ada.

"Saya mengusulkan pada awal masa sidang yang akan datang ini jadi bagian yang diprioritaskan," ujarnya.

(Baca: Ini Alasan Haris Azhar Baru Ungkap "Curhat" Freddy Budiman Sekarang)

Presiden Joko Widodo pun diharapkan dapat memberi perhatian lebih terhadap pengungkapan ini.

"Kalau ini pengakuan tidak benar harus ada konsekuensinya," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Sementara itu, Haris Azhar siap mempertanggungjawabkan informasi yang dibeberkannya kepada publik. Ia menilai hal itu bukan soal pro atau kontra hukuman mati, tetapi untuk membongkar kejahatan yang melibatkan oknum pejabat.

(Baca: Wiranto Minta Masyarakat Tak Berpolemik soal Cerita Freddy Budiman)

Kesaksian Freddy, menurut Haris, didapat pada masa kesibukan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014. Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy, di Kontras, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Kompas TV Kontras Siap Tanggung Jawab soal Cerita Freddy
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com