Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron: Hukum Orangnya, Jangan Korbankan Tempat Ibadah

Kompas.com - 30/07/2016, 18:43 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid, mengatakan bahwa pengrusakan, apalagi pembakaran tempat ibadah tidak bisa dibenarkan karena perbuatan tersebut jauh dari nilai agama manapun.

"Apa pun alasannya dan dalihnya tidak dibenarkan, kalau ada orang yang salah, hukum dan hajar orangnya. Jangan tempat ibadahnya. Salah apa dia (tempat ibadah) kok dijadikan sasaran," kata Nusron melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/7/2016).

Ia mengatakan, bahkan dalam keadaan perang pun, menjadikan tempat agama sebagai sasaran merupakan tindak kejahatan.

"Apalagi jika terjadi di tempat beribadah agama tertentu dirusak dan dibakar oleh kelompok masyarakat agama lainnya," kata dia.

(Baca: 7 Pelaku Penjarahan dalam Kerusuhan di Tanjungbalai Ditangkap)

Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) itu juga mengatakan, fenomena ini tidak boleh berulang apalagi merembet ke unsur SARA.

Menurutnya, peristiwa ini bagian dari upaya memecah belah kesatuan bangsa. Maka dari itu, masyarakat harus waspada agar peristiwa ini tidak terjadi di tempat lain.

Ia mengatakan, aksi pembakaran rumah ibadah menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila dan toleransi belum mendalam dan belum terimplementasi dengan baik. Ia juga meminta kepada aparat keamanan tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku yang terbukti bersalah.

Selain itu, aparat diharapkan memberikan jaminan kepada warga bahwa suasana dapat kembali kondusif.

(Baca: Respons Kerusuhan di Karo dan Tanjungbalai, Kapolri ke Medan)

"Saya minta aparat keamanan dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan kehadiran negara untuk menjamin semua tempat ibadah aman dan semua pemeluknya bisa menjalankan ibadah secara aman juga," kata Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) itu.

Sabtu dinihari sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, yang dimulai dari perbedaan pendapat antarkelompok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Sabtu, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

(Baca: Pemuda Muhammadiyah: Pembakaran Rumah Ibadah Tak Bisa Ditolerir)

Pihak kepolisian dan pemerintah daerah Sumut telah menyepakati pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan etnis dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjungbalai guna mengokohkan kembali kebersamaan warga.

Saat ini, situsasi di Tanjungbalai sudah kondusif.

Sebanyak tujuh orang telah diamankan aparat kepolisian karena melakukan penjarahan saat kerusuhan berlangsung. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah bertolak ke Medan untuk memantau perkembangan situasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com