Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Komunitas Pendukung Ahok: Belum Ada yang Minta Balikin KTP

Kompas.com - 30/07/2016, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komunitas Pendukung Ahok (Kompak) Tsamara Amany menuturkan, hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengatakan mau menarik KTP dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Isu tersebut mengemuka menyusul keputusan Ahok untuk maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 lewat jalur partai politik.

"Sampai sekarang kami belum menemukan. Dari ring terdekat kami juga tidak ada yang minta balikin KTP. Dari masyarakat sendiri belum ada yang menghubungi Teman Ahok minta balikin KTP," ujar Tsamara seusai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Ia menambahkan, masyarakat yang mendukung Ahok justru sadar bahwa jika parpol merupakan jalur terbaik untuk digunakan Ahok, maka mereka akan tetap memberikan dukungan.

(Baca: "Teman Ahok" Ungkap di Balik Trending Topics #BalikinKTPGue)

Mereka juga mengatakan tak kamu Ahok tersandung aturan pencalonan perseorangan jika tetap maju lewat jalur independen.

Adapun terkait kemunculan tanda pagar (tagar) #BalikinKTPGue yang beredar di media sosial, kata dia, bukan merupakan akun asli.

Tsamara menajelaskan, ada akun bernama Warung Kuis yang membuat kuis dengan syarat pesertanya harus menggunakan tagar #BalikinKTPGue. Kebanyakan tweet yang muncul hanyalah bot atau akun palsu.

(Baca: Taufik: 1 Juta KTP "Teman Ahok" Buat Pajangan Kali...)

"Bukan orang yang nge-tweet dengan keinginan sendiri. Enggak natural. Kita bisa lihat dari statistik yang ada, itu bukan akun asli. Buzzer. Itu adalah bot yang dibayar untuk melakukan hal tersebut," tutur dia.

Namun, Tsamara mengaku pihanya belum menemukan siapa dalang di balik akun tersebut.

"Belum (menemukan). Kami enggak tahu siapa yang melakukan itu tapi pasti pihak-pihak yang enggak menyukai Pak Ahok," kata dia.

(Baca: "Teman Ahok" Jamin Kerahasiaan 1 Juta KTP Pendukung Ahok)

Ahok sebelumnya memutuskan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI 2017. Tiga parpol sudah menyatakan mendukung Ahok, yakni Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Ahok juga menunjuk politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjadi ketua tim pemenangan. Ia menyampaikan keputusan ini pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

Kompas TV Ahok Pilih Parpol, Lulung Batal Potong Kuping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
DPR Heran Tak Ada 'Back Up' Data PDN yang Diserang, BSSN 'Lempar Bola' ke Kominfo

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Nasional
Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Nasional
8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

Nasional
Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi 'Online', MKD Akan Ambil Sikap

Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi "Online", MKD Akan Ambil Sikap

Nasional
Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah 'Backup' Data

Buntut Serangan ke PDN, Menkominfo Bakal Wajibkan Instansi Pemerintah "Backup" Data

Nasional
Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WN

Di Abu Dhabi, Polri Tangkap WN China Buronan Kasus Penipuan 800 WN

Nasional
Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Nasional
PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

Nasional
Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Jokowi Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Hukum

Nasional
Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan 'Ransomware'

Budi Arie: Tidak Ada Negara di Dunia yang Tidak Terkena Serangan "Ransomware"

Nasional
Sidang Vonis Terdakwa Korupsi yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Ditunda

Sidang Vonis Terdakwa Korupsi yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Ditunda

Nasional
Hadiri Rapat DPR untuk Bahas Peretasan Pusat Data Nasional, Budi Arie Dicecar Wartawan

Hadiri Rapat DPR untuk Bahas Peretasan Pusat Data Nasional, Budi Arie Dicecar Wartawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com