Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Percakapan Lengkap Sanusi dan Staf Ahok Saat Bicarakan Pembagian Jatah DPRD

Kompas.com - 26/07/2016, 08:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, diduga sempat berbicara dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, tentang adanya pembagian jatah suap bagi anggota DPRD DKI.

Jatah suap yang dimaksud terkait finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

Meski dalam pembicaraan tersebut tidak secara spesifik disebut soal uang, Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menduga bahwa bagi-bagi yang dimaksud terkait suap dari pengembang reklamasi, agar Raperda segera disahkan melalui rapat paripurna DPRD.

"Ada istilah apakah pembagian tidak merata, itu tidak ada tafsiran lain lah kalau bagian yang tidak rata itu selain uang. Ini nanti bisa dikembangkan lagi," ujar Jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Rekaman Ungkap Dugaan Prasetio Edi Marsudi Jadi Perantara Suap Pengembang)

Dalam rekaman pembicaraan, Sanusi kembali mengutarakan adanya pembagian jatah yang tidak merata bagi anggota dewan. Hal tersebut yang menyebabkan peserta rapat paripurna tidak pernah mencukupi syarat pengambilan keputusan.

Akibatnya, rapat paripurna untuk pengesahan dua Raperda terkait reklamasi tidak juga dimulai, bahkan ditunda selama tiga kali dijadwalkan.

Saat dikonfirmasi Jaksa seputar rekaman tersebut, Sunny mengaku bahwa ia hanya menanyakan kepada Sanusi alasan pembahasan raperda reklamasi tidak kunjung selesai. Sunny mengaku tidak mengetahui  apa yang dikatakan Sanusi.

(Baca: Penjelasan Ahok soal Diskresi dan Asal-usul Angka 15 Persen)

Ia meminta Jaksa mengklarifikasi pembicaraan tersebut langsung kepada Sanusi. Meski dalam rekaman Sunny sempat menyebut nama salah satu direktur pengembang, Sunny membantah jika dia mengetahui adanya aliran suap.

"Inikan terkait stakeholder-nya, yaitu pengembang, jadi saya tanya, apa sudah ditanyakan ke Pak Budi Nirwono (Direktur PT Kapuk Naga Indah)," kata Sunny.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa KPK sempat memutarkan rekaman pembicaraan antara Sanusi dan Manajer Perizinan PT Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung.

Dalam rekaman itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diduga bertindak sebagai perantara suap dari Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

(Baca: KPK Telusuri Bagi-bagi Uang dari Pengusaha untuk Ketua Fraksi di DPRD DKI )

Berikut potongan percakapan Sanusi dan Sunny melalui telepon pada 19 Maret 2016:

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com