Sekretariat Bersama UU Pemilu Temui Ketua MPR untuk Diskusi Soal Pemilu 2019

Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu temui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Selasa (19/7/2016). Kedatangan mereka bertujuan untuk memberi masukan terkait pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD serta mendiskusikan naskah ilmiah yang telah mereka buat mengenai RUU Pemilu 2019.

Zulkifli Hasan menerima ajakan diskusi dari Sekretariat Bersama UU Pemilu. Pada pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan Sekretariat Bersama UU Pemilu yang diwakili oleh Direktur Ekesekutif Perludem dan Ketua Perludem Didik Supriyanto.

Pertama, pemisahan antara Pilpres dengan Pilkada agar proses pemilihan umum lebih efisien. Kedua, Pemilu proporsional tertutup. Ketiga, mempersempit dapil dan terakhir adalah memperkecil ambang batas Pemilu 2019 menjadi 1 persen.

Zulkifli menerima masukan tersebut dengan terbuka, tapi menurutnya tidak semua ideal untuk diterapkan di Pemilu 2019 nanti. Usulan pertama mengenai pemisahan antara Pilpres dan Pilkada menurutnya sangat baik, namun kecil kemungkinan partai-partai besar menyetujuinya.

Untuk usulan kedua, Zulkifli menyetakan keberatan. Menurutnya Pemilu dengan sistem proporsional tertutup sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Begitu juga dengan penyempitan dapil parpol. Semakin sempitnya dapil akan membuat cakupan Pemilu seperti sistem distrik.

“Secara teori betul, kalau saya setuju dengan usulan pertama, tapi partai besar apakah mau? Soal proporsional tertutup, saya rasa nantinya rakyat malah akan disesatkan seperti istilah ‘beli kucing dalam karung’. Demokrasi kita akan mundur lagi,” ujarnya.

Soal ambang batas, Zulkifli mengatakan sebaiknya ditiadakan saja agar kader yang sudah dapat perolehan suara tertinggi langsung dikukuhkan sebagai pemenang. Tidak akan ada lagi perdebatan atau gugatan pasca pemilu yang berlarut-larut. Peniadaan ambang batas akan menjadi penghargaan tersendiri bagi pemilih menurutnya.

Selain itu Zulkifli dan Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu juga membicarakan tentang angka minimal perempuan sebagai wakil yang duduk di parlemen. Menurut Zulkifli idealnya adalah 30 persen. Namun kendalanya adalah masih minim calon perempuan yang terjun ke dunia politik dan memiliki pengikut.