Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada "Bau Duren" dalam Pembahasan Raperda

Kompas.com - 19/07/2016, 18:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengakui ada "bau duren" dalam pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai tata ruang Pantai Utara Jakarta.

"Bau duren" yang dimaksud diduga merupakan uang bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan peraturan daerah agar sesuai keinginan pengembang.

Pengakuan itu terungkap dalam persidangan perkara suap oleh Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja kepada Sanusi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/7).

Tiga saksi yang dihadirkan di dalam sidang kesemuanya juga anggota DPRD, yakni Sanusi, Merry Hotma, dan Bestari Barus.

(Baca: Sanusi Akui Bos Agung Sedayu Janjikan Uang agar Raperda Segera Disahkan)

Ketiganya dimintai keterangan dalam persidangan dengan terdakwa Ariesman dan Trinanda Prihantoro yang didakwa memberikan suap untuk mendorong percepatan rancangan peraturan daerah reklamasi, dan mengubah pasal yang mengatur soal kontribusi tambahan pengembang.

Di dalam sidang terungkap bahwa Sanusi berkali-kali melakukan komunikasi dengan Saiful alias Pupung, anggota staf PT Agung Sedayu Group, yang membahas tentang perkembangan raperda dan "bagi-bagi kue".

Jaksa KPK memutar tiga rekaman telepon antara Sanusi dan Pupung. Dalam salah satu percakapan itu terungkap adanya desakan agar Sanusi segera mengondisikan anggota DPRD agar kuorum untuk bersidang dan memberikan persetujuan atas pembahasan raperda reklamasi.

(Baca: Sanusi Akui Pengembang Mengeluh Keberatan soal Tambahan Kontribusi 15 Persen)

Intensitas hubungan Pupung dengan Sanusi itu juga dipertanyakan oleh jaksa KPK.

"Apa maksudnya ada kata 'bagi-bagi' di dalam percakapan Saudara saksi dengan Pupung? Saudara juga bilang 'gue cuma digepokin Rp 1 miliar sama dia.' Ini maksudnya apa?" tanya jaksa Ali Fikri.

Sanusi mengatakan, percakapannya dengan Pupung ketika itu hanya untuk memancing Pupung.

"Saya hanya memancing Pupung. Sebab, di dalam pembahasan raperda itu sudah ada tercium bau durennya, tetapi tidak sampai ke saya. Jadi, saya coba memancing Pupung. Tetapi dia bilang tidak ada," katanya.

(Baca: Sanusi Mengaku Duit Rp 2 Miliar dari Pengembang untuk Modal Jadi Cagub DKI)

Di dalam kesaksiannya, Sanusi juga mengakui pembahasan percepatan raperda itu antara lain dilakukan di rumah pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Desember 2015.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com