Dua Panitera PN Jakarta Pusat Diperiksa KPK soal Suap Pengajuan PK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/7/2016).

Keduanya adalah Panitera Muda Hukum PN Jakpus Ravita Lina dan Panitera Muda Perdata PN Jakpus Suyatno. Mereka akan diperiksa dalam kasus suap untuk tersangka Edy Nasution.

"Diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK)," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin.

Pengajuan PK tersebut terkait pengajuan peninjauan kembali  perkara niaga PT Across Asia Limited (AAL) melawan PT First Media. Kedua perusahaan tersebut berada di bawah Lippo Group.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 31 Juli 2013, PT AAL dinyatakan pailit. Putusan tersebut telah diberitahukan oleh PN Jakpus pada 7 Agustus 2015.

Hingga lebih dari 180 hari setelah putusan dibacakan, PT AAL tidak juga mengajukan upaya hukum PK ke MA.

Sesuai Pasal 295 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, batas waktu pengajuan PK adalah 180 hari sejak putusan dibacakan.

Namun, untuk menjaga kredibilitas PT AAL yang juga sedang berperkara di Hongkong, Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro menugaskan bawahannya Wresti Kristian Hesti agar mengupayakan pengajuan PK di MA.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Hesti menemui Edy Nasution di PN Jakpus, pada Februari 2016.

Karena dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, Edy akhirnya setuju untuk menerima pengajuan PK yang telah lewat batas waktunya.

Eddy Sindoro kemudian menyetujui pemberian uang tersebut, dan meminta Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho untuk menyiapkan uang.

Selanjutnya, disepakati imbalan bagi Edy Nasution sebesar Rp 50 juta. Penyerahan dilakukan oleh Doddy di Basement Hotel Acacia, Jakarta, pada 20 April 2016.

Setelah serah terima, Doddy dan Edy Nasution ditangkap petugas KPK.