Wakil Ketua Komisi II: Rapat Konsultasi KPU-DPR Bukan Pemangkasan Independensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf menyatakan rapat konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) merupakan jalan tengah, meskipun kesimpulannya mengikat bagi KPU.

Pernyataannya itu terkait dengan rencana KPU yang hendak mengajukan gugatan atas pasal 9 Undang-udang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

Pada pasal tersebut KPU diwajibkan berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun PKPU dan hasilnya pun dinyatakan mengikat.

(Baca: KPU Hampir Rampungkan Draf Uji Materi UU Pilkada)

"Jadi, itu bukan untuk memangkas independensi KPU, tapi supaya KPU membuat PKPU yang sesuai dengan Undang-undang (UU), itu saja," ujar Al Muzzammil saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

Dia menambahkan, jika dalam rapat konsultasi KPU tidak sepakat dengan usulan DPR, bisa saja KPU tak menyetujuinya.

"Makanya sebelum dicapai hasil yang mengikat, KPU dan DPR bisa terus berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Tentunya kesepakatan yang dicapai harus sejalan dengan UU tanpa memangkas indpendensi KPU selaku penyelenggara pemilu, itu namanya jalan tengah," papar Al Muzzammil.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan KPU masih menyusun draf uji materi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Draf disusun berdasarkan ketentuan MK soal hukum acara pengujian undang-undang," kata Ida di KPU, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

(Baca: Komisi II Anggap KPU Tak Perlu Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada)

Dalam draf tersebut, KPU akan menjelaskan tiga hal. Pertama, KPU memberikan penjelasan tentang kewenangan MK berdasarkan undang-undang dasar dan undang-undang.

Kedua, KPU menjelaskan legal standing dalam melakukan uji materi undang-undang. "Dalam UU MK dan peraturan MK diatur siapa yang punya legal standing untuk ajukan uji materi. Salah satunya lembaga negara. KPU termasuk lembaga negara yang diatur dalam konstitusi," ucap Ida.

Ketiga, KPU menjelaskan alasan pengajuan uji materi yaitu terkait dengan ketentuan pasal 9a. Dalam pasal tersebut KPU wajib berkonsultasi dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU (PKPU).

"Sepanjang anak kalimat mengikat ini yang mempunyai satu potensi menghambat KPU untuk bisa mengambil suatu keputusan yang mandiri. Esensi kemandirian dan indpendensi kanterletak pada pengambilan keputusan yang tidak bisa tunduk pada tekanan atau intervensi dari pihak manapun," ujar Ida.