Cegah Urbanisasi, Mendagri Minta Pemda Buat Lapangan Kerja yang Lebih Menjanjikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai sempitnya lapangan pekerjaan di daerah masih menjadi persoalan utama bagi Ibu Kota. Hal ini pula yang menyebabkan jumlah penduduk Jakarta selalu melonjak pasca-Lebaran usai.

Warga daerah banyak berdatangan ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

"Kuncinya memang pada lapangan pekerjaan di daerah masih (bermasalah). Setiap daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa merangsang warganya untuk tidak keluar," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Meskipun saat ini sudah ada peraturan daerah guna mengantisipasi masalah urbanisasi tersebut, pemerintah juga kesulitan dalam pengawasan.

(Baca: Ahok: Selama Enggak Ada Kawasan Kumuh, Urbanisasi Gampang Dikontrol)

"Pemerintah memang tidak bisa, 'kami keras menolak warga untuk datang atau tinggal di ibu kota negara', tetapi kan ada aturannya, mau kerjakah di sini, sudah ada kepastian kerja dan tempat tinggal? KTP nya bagaimana, surat pindahnya bagaimana, ini kan aturan-aturan yang diatur oleh perda masing-masing," kata dia.

"Memang sulit DKI untuk mengawasi ketat, tetapi kan mencoba mengawasi dengan baik supaya semua tidak bertumpuk di Jakarta," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, saat ini warga yang tinggal di Jakarta kebanyakan berasal dari daerah.

"Sekarang hampir 80 persen penduduk Jakarta kalau musim mudik, 'hilang' semua, yang tidak merayakan Lebaran pun hilang semua," tutur dia.

(Baca: Rahasia Kulonprogo Menyetop Urbanisasi)

Mengantisipasi masalah tersebut, pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk mengembangkan diri melalui cara berbagai cara, misalnya melalui investasi padat karya dan optimalisasi sektor pariwisata.

"Saat ini daerah memang sudah mulai terbuka," kata Tjahjo.

Selain itu, penggelontoran dana untuk pembangunan daerah juga dilakukan.

"Pemerintah pusat telah memfasilitasi pembangunan di sana (di daerah). Ada Rp 1.700 triliun dana APBN digelontorkan untuk daerah," kata dia.