Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Vaksin Palsu bagi Bayi Bisa Diketahui Malam Ini

Kompas.com - 30/06/2016, 16:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan merampungkan hasil uji laboratorium atas sampel vaksin palsu yang disita Bareskrim Polri, Kamis (30/6/2016) malam.

Sampel tersebut didapatkan dari hasil penggeledahan di rumah-rumah produksi dan juga sejumlah distributor.

"Hasil BPOM malam ini, saya tadi ketemu BPOM juga. Temuan dari Bareskrim, sitaan itu diambil BPOM untuk diuji laboratorium," ujar Nila di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis siang.

(Baca: Temui Kabareskrim, Menkes Cari Tahu Daerah Distribusi Vaksin Palsu)

Nila mengaku penasaran dengan hasil penelitian BPOM, apakah berbahaya atau tidak. Hasil laboratorium akan diketahui kandungan vaksin palsu tersebut.

"Dari sini kami bisa lihat dampaknya terhadap orang yang diberikan," kata Nila.

Nila memastikan, produk vaksin dari rumah sakit dan klinik milik pemerintah merupakan yang asli. Produsen resminya adalah PT Biofarma dan sudah dilabel resmi oleh BPOM.

"Dari kepala dinas memberikannya sampai posyandu, puskesmas. Puskesmas yang dapatkan vaksin ini tentu adalah vaksin yang benar," kata Nila.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Pelaksana tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Johan Hamid mengungkapkan, terdapat 28 fasilitas layanan kesehatan yang mengambil vaksin dari sumber tidak resmi, sehingga belum dapat dipastikan keasliannya.

(Baca: BPOM: Vaksin Palsu Digunakan di RS Kecil)

Fasyankes yang menggunakan vaksin dari sumber tidak resmi terdapat di wilayah Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, Surabaya, dan Batam.

Penggunaan vaksin tersebut pun disetop sementara dan akan dilakukan uji sampel untuk memastikan vaksin yang digunakan asli atau palsu.

Bahdar juga mengungkapkan, sejauh ini ditemukan 12 jenis vaksin yang dipalsukan. Pelaku memalsukan vaksin yang diproduksi oleh PT Biofarma, PT Sanofi Grup, PT Glaxo Smith Kline (GSK).

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap ada sejumlah daerah peredaran vaksin palsu, yakni Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Semarang, Medan, Aceh, dan Padang.

Sejauh ini, tersangka yang sudah dijerat sebanyak 17 orang yang terdiri dari produsen, distributor, dan pembuat label.

Di antara mereka, ada satu tersangka yang berprofesi sebagai bidan. Mengenai keterlibatan klinik dan rumah sakit, Nila enggan menyimpulkan sebelum adanya pembuktian.

"Akan kami lihat dari penyidikan, pengadilan, dan asas praduga tidak bersalah harus kita pegang. Setelah dibuktikan baru kita liat kesalahannya apa, keputusannya apa," kata dia.

Kompas TV Penyidik Fokus Selidiki Dampak Vaksin Palsu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com