Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan Imbau Pimpinan Tak Beri Cuti Tahunan Tambahan Usai Lebaran

Kompas.com - 29/06/2016, 14:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan instansi pemerintahan diimbau tidak memberikan cuti tahunan tambahan kepada aparatur sipil negara pascalebaran. Sebab, masa cuti bersama yang telah diberikan pemerintah dianggap sudah cukup panjang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, cuti bersama yang diberikan pemerintah pada lebaran kali ini relatif panjang, yaitu sembilan hari kerja Kalender terhitung sejak 2-10 Juli 2016.

Selain itu, beberapa instansi pemerintah saat ini telah memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengambil cuti tahunan sebelum masa cuti bersama dimulai.

(Baca: Sudah Dapat Libur 9 Hari, PNS Dilarang Cuti Pasca Lebaran)

“Otomatis minggu ini relatif tidak efektif,” kata Yuddy saat memberikan keterangan di kantornya, Rabu (29/6/2016).

Ia khawatir, jika cuti tambahan diberikan maka akan mengganggu pelayanan publik. Untuk itu, ia meminta, aparatur sipil negara lebih mengedepankan aspek moralitas di atas kepentingan pribadi.

“Masing-masing masyarakat butuh pelayanan yang pantas. Yang tidak kami harapkan masyarakat berhadapan langsung dengan pejabat instansi pemerintahan tapi sepi pelayanan,” kata dia.

Imbauan untuk tidak memberikan cuti tambahan itu, lanjut Yuddy, terutama untuk tanggal 11 Juli hingga 15 Juli 2016. Kendati demikian, Yuddy tetap memberikan pengecualian atas kebijakan yang ia buat.

Bagi PNS maupun TNI/Polri yang tetap berdinas pada saat cuti bersama, maka mereka dapat mengajukan cuti pada tanggal tersebut. Selain itu, PNS yang memiliki kebutuhan mendesak dan sangat penting, seperti untuk mengurus pendidikan, juga dapat mengajukan cuti setelah cuti bersama.

“Kalau nambah cuti tahunan sekedar untuk wisata apalagi ke luar negeri untuk kepentingan tidak urgen, kami imbau tidak,” ujarnya.

Kompas TV Menpan RB Sidak PNS Bekasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com