Jokowi Juga Didesak Terbitkan Paket Kebijakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemimpin Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mendesak Presiden Joko Widodo tidak hanya menerbitkan paket kebijakan ekonomi, melainkan juga paket kebijakan hukum.

Desakan tersebut disampaikan langsung saat pengurus APPTHI yang berjumlah 40 orang bertemu Presiden Jokowi, Selasa (28/6/2016).

"Kami mendesak Presiden agar, jika ada paket kebijakan ekonomi, persoalan hukum juga perlu paket kebijakan hukum. Karena sudah sangat urgent dan mendesak," ujar Ketua APPTHI Laksanto, usai pertemuan.

Sama seperti paket kebijakan ekonomi merupakan jawaban atas lesunya pertumbuhan ekonomi, paket kebijakan hukum menurut Laksanto juga diperlukan demi mendorong percepatan reformasi di bidang hukum.

Dewan Pembina APPTHI Faisal Santiago menambahkan sektor hukum di Tanah Air saat ini memang tengah karut marut. Operasi tangkap tangan hakim dan panitera atas kasus suap dan sebagainya adalah bukti.

"Ada rentetan kasus mengapa kita adem-adem saja? Ini harus ada paket kebijakan hukum juga agar reformasi di bidang hukum berjalan," ujar Faisal.

Wakil Ketua APPTHI Ade Saptomo menambahkan, Presiden sangat mengapresiasi saran tersebut. Presiden malah meminta APPTHI untuk merancang paket kebijakan hukum yang mengarah pada reformasi di bidang hukum itu sendiri.

"Presiden minta kami mengkaji dan menentukan langkah-langkah taktis tahapan-tahapan reformasi hukum itu sendiri," ujar Ade.

Pertemuan antara pengurus APPTHI dan Presiden digelar sekitar 45 menit. Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.