Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aparat Keamanan RI, Malaysia, Filipina Diminta Kerja Sama Kawal Kapal

Kompas.com - 27/06/2016, 15:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, pengamanan di wilayah perairan rawan perompak di sekitar Laut Sulu, Filipina, akan efektif jika dilaksanakan dengan sistem pengamanan berbasis koridor.

Artinya, masing-masing negara yang terlibat, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina, diharuskan mengawal kapal angkut barang yang melintas di wilayah perairan masing-masing negara.

"Jadi, nanti dipetakan dulu koordinat yang rawan mana saja di masing-masing negara, dari situ nanti jika ada kapal melintas, dikawal dengan kapal milik angkatan laut. Setelah mencapai teritorial negara lain, maka angkatan laut negara lain itulah yang gantian mengawal," kata Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Hasanuddin menambahkan, upaya tersebut harus didukung oleh Kementerian Perhubungan. Tentunya Kemenhub harus berkoordinasi dengan TNI sebagai pihak yang mengamankan.

(baca: Tujuh WNI yang Disandera Kelompok Bersenjata Filipina dalam Kondisi Baik)

Selain itu, pihak pengusaha dan pemilik kapal harus kooperatif. Mereka perlu secara proaktif mewajibkan nakhoda untuk melapor kepada TNI.

Mulai dari titik pemberangkatan untuk pengawalan, saat perjalanan dengan pengawalan angkatan laut negara lain, hingga titik akhir mereka bersandar.

"Jadi kita bisa tahu secara utuh kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang melintas dari Indonesia menuju Filipina dan Malaysia, atau sebaliknya, kalaupun ada penyanderaan, kita bisa langsung ambil tindakan," ucap Hasanuddin.

"Dan kalau sudah dibuat sistem pengamanan berbasis koridor seperti itu, kapal tak perlu melewati perairan yang rawan secara zig-zag untuk menghindari perompak, karena sudah dikawal oleh angkatan laut dari tiga negara jika melewati wilayah tersebut," tambah politisi PDI Perjuangan itu.

(baca: "Kelompok Militan Abu Sayyaf Minta Tebusan 20 Juta Ringgit")

Tujuh anak buah kapal (ABK) tugboat Charles 001 dan tongkang Robi 152 disandera oleh kelompok bersenjata Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tengah berada di Filipina.

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Kemudian, empat ABK kapal Tunda Henry juga disandera kelompok Abu Sayyaf dan kemudian dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.

Kompas TV Organisasi Pelaut Sesalkan Pernyataan Panglima TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com