Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Operasi Militer Bersama di Perbatasan Indonesia, Malaysia, Filipina Belum Terwujud

Kompas.com - 24/06/2016, 20:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina kembali terjadi.

Kali ini, tujuh anak buah kapal TB Charles 001 yang disandera kelompok tersebut. Peristiwa itu merupakan peristiwa ketiga yang terjadi selama kurun waktu tiga bulan terakhir.

Indonesia, Malaysia dan Filipina sebenarnya tengah menyusun pola pengamanan militer bersama di wilayah perairan yang berbatasan dengan ketiga negara tetangga itu.

(Baca: Latihan Militer dengan Filipina Belum Terwujud, Sudah Ada Lagi WNI yang Disandera)

Namun, hingga kini proses perumusan itu belum rampung. Kesepakatan yang diambil, kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, baru sebatas nota kesepahaman.

“Baru MoU saja. Tetapi Kementerian Pertahanan kemarin sudah ke Filipina untuk menindaklanjuti ini, sekarang sedang diproses SOP antarpanglima,” kata Panglima usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Istana Wakil Presiden, Jumat (24/6/2016).

Menurut Gatot, pada dasarnya Indonesia telah siap menjalankan operasi patroli bersama di wilayah perairan tersebut. Komunikasi intensif pun telah dilakukan. Namun, hal berbeda justru tengah dialami Filipina.

Negara di utara Asia Tenggara itu tengah mengalami masa peralihan kepemimpinan dari Presiden Benigno Aquino ke Presiden Rodrigo Duterte.

“Tanggal 30 (Juni) nanti kan pergantian pemerintahan. Ini yang membuat kita tidak bisa cepat,” ujarnya.

 (Baca: WNI Disandera, Pelayaran ke Perairan Filipina Dihentikan)

Gatot mengatakan, operasi pengamanan militer gabungan di wilayah tersebut mendesak dilakukan. Sebab, kawasan itu merupakan jalur ekonomi yang kerap digunakan kapal Indonesia untuk mengangkut batu bara ke Filipina.

Menurut dia, hamper 96 persen kebutuhan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Filipina diimpor dari Indonesia.

“Sekarang sudah ada moratorium dari Menhub untuk kapal-kapal tidak bergerak dulu ke sana. Jadi ini yang dipertanyakan, kenapa dia bias ada izin pelayaran ke sana gitu,” ujarnya.

Kompas TV 7 WNI Disandera Abu Sayyaf

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Nasional
Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Nasional
Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Nasional
Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Nasional
Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Nasional
PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

PAN Akan Gelar Rakernas, Siapkan Zulhas Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
DPR Heran Tak Ada 'Back Up' Data PDN yang Diserang, BSSN 'Lempar Bola' ke Kominfo

DPR Heran Tak Ada "Back Up" Data PDN yang Diserang, BSSN "Lempar Bola" ke Kominfo

Nasional
Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Nasional
8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

8 Orang Sudah Daftar Seleksi Capim-Calon Dewas KPK

Nasional
Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik Terkait Peretasan Sistem PDN

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi 'Online', MKD Akan Ambil Sikap

Wakil Ketua Komisi III: 82 Anggota DPR Terlibat Judi "Online", MKD Akan Ambil Sikap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com