Soal Badan Intelijen Pertahanan, Sutiyoso Sebut Belum Pernah ada Pembahasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengaku wacana pembentukan badan intelijen di bawah Kementerian Pertahanan belum dibicarakan secara resmi.

Ia pun mengaku tak tahu bentuk badan intelijen itu. "Suatu saat kalau sudah dibicarakan pemerintah, pasti kita akan diajak bicara. Kita tunggu saja,” kata Sutiyoso usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan Ketua DPR Ade Komarudin di kediamannya di Widya Chandra, Senin (20/6/2016) malam.

(Baca: Kemhan: Badan Intelijen Pertahanan Tak Akan Bertabrakan dengan BIN dan BAIS)

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu enggan menanggapi saat disinggung soal kegentingan pembentukan badan intelijen baru tersebut. Sebab, sejauh ini belum pernah ada komunikasi lebih jauh terkait rencana realisasi wacana tersebut.

“Aku belum bisa komentar ya, karena saya enggak tahu badan intelijen hankam seperti apa bentuknya, tupoksinya apa. Itu kan aku belum ngerti,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait rencana pembentukan badan intelijen baru di bawah Kementerian Pertahanan. Namun, Kalla meyakini bahwa keberadaan lembaga baru itu belum diperlukan saat ini.

"Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," kata Kalla di kantornya, Selasa (14/6/2016).

Menurut Kalla, perlu ada kajian mendalam terhadap rencana pembentukan badan tersebut. Sebab, ia khawatir keberadaan lembaga baru itu justru akan tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara.

(Baca: Sutiyoso Nilai Pembentukan Badan Intelijen Pertahanan Harus Diiringi Revisi UU Intelijen)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo mengatakan bahwa wacana untuk membentuk badan intelijen pertahanan berawal dari kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan.

Dalam membuat setiap kebijakan, kata Widodo, Kemenhan sangat membutuhkan data yang komprehensif. Input data yang dibutuhkan oleh Kemenham tidak selalu soal kekuatan pertahanan dalam negeri dan negara lain, tetapi juga data mengenai semua sumber daya yang mendukung pertahanan.

Data-data tersebut antara lain menyangkut dalam bidang pangan, energi, industri maritim, dirgantara dan sumber daya manusia di daerah.

"Ini tak melulu soal kekuatan pertahanan kita atau negara sahabat, namun semua resources yang mendukung pertahanan. Itu didata untuk menyiapkann komponen pendukung dan cadangan kalau suatu saat negara ini dalam kondisi darurat," kata Widodo.