Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sambut Baik Pembukaan Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di Jakarta

Kompas.com - 17/06/2016, 14:36 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana pembukaan kantor ekonomi dan perdagangan Hong Kong (HKETO) di Jakarta. HKETO akan beroperasi untuk seluruh wilayah Indonesia dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat bertemu Menteri Keuangan Hong Kong Hon John Tsang.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Chief Executive Hong Kong ke Jakarta pada bulan September 2015 lalu.

"HKETO akan semakin menguatkan hubungan ekonomi kedua pihak," kata Retno, Kamis (16/6/2016), sesuai pernyataan pers Kementerian Luar Negeri.

Hingga 2015, total perdagangan Indonesia-Hong Kong mencapai 3,87 miliar dollar AS.

Sementara itu di bidang investasi, Hong Kong merupakan pelaku investasi keenam terbesar di Indonesia dengan total nilai 983,2 juta dollar AS pada 2015.

Indonesia-Hong Kong telah menandatangani kerja sama promosi investasi pada Mei 2016 untuk meningkatkan total nilai investasi.

Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Yasonna membahas Sistem Manajemen Informasi Imigrasi (SIMKIM) yang mulai berlaku sejak Januari 2015.

SIMKIM bertujuan untuk memperkuat keamanan paspor sesuai dengan aturan yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Dalam penerapannya, SIMKIM masih memiliki beberapa kendala, seperti waktu tunggu yang lebih lama dan terdapat kasus hukum terkait koreksi data pada paspor WNI.

"Untuk menyelesaikan hal tersebut, Kemenlu telah mengirimkan tim tambahan dari Jakarta untuk Pelayanan Imigrasi dan Kemkumham telah mengirimkan tambahan mesin SIMKIM," ucap Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com