Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Rela Anggaran Kemenko Kemaritiman Dipangkas hingga Rp 85 Miliar

Kompas.com - 13/06/2016, 15:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengaku rela jika anggaran di kementerian yang dia pimpin dipangkas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

"Kementerian saya ini yang paling besar pemotongannya dibandingkan kementerian lain, tapi enggak apa-apa, saya rela dan siap kalau harus dipotong," ujar Rizal yang langsung disambut tawa peserta rapat saat mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

(Baca: Politisi Golkar: Kredibilitas Jokowi Bisa Jatuh jika Terus Pangkas Dana Anggaran)

Anggaran Kemenko Kemaritiman mengalami pemangkasan sebanyak Rp 85 miliar. Sehingga anggaran yang diajukan di APBN-P 2016 menjadi Rp 414 miliar.

Pemotongan itu pun akhirnya langsung disetujui Banggar DPR. Rizal menambahkan di sepanjang tahun ini, Kemenko Kemaritiman telah menjalankan sejumlah program penting yang akan tetap dipertahankan meski mengalami pemangkasan anggaran.

"Beberapa program penting yang telah dilakukan adalah memberangkatkan anak-anak muda dalam program yang meningkatkan kecintaan kepada maritim, itu keliling laut dengan kapal, dan evaluasinya positif," ujar dia.

Disamping itu Rizal mengatakan Kemenko Kemaritiman akan terus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan mitra kerjanya di kementerian terkait.

"Jadi meskipun anggaran berkurang kami tetap akan mengoptimalkan yang ada untuk mencapai target kinerja. Karena Indonesia saat ini bertekad untuk menjadi negara poros maritim," lanjut dia.

(Baca: Komisi II: APBN-P 2016 Paling Aneh)

Seperti diketahui, beberapa kementerian dan lembaga diusulkan untuk mengalami pemotongan anggaran. Pemotongan itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.

Kompas TV Sinergi Perencanaan & Penerapan Anggaran

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com