Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Luhut Ingin Kebijakan RI Berjalan Efektif

Kompas.com - 07/06/2016, 14:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut  Binsar Pandjaitan melantik Lutfi Rauf sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Sebelumnya, Lutfi Rauf menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand selama 4 tahun, periode tahun 2012 hingga 2016.

Ketika ditemui usai pengambilan sumpah, Lutfi mengatakan, saat ini banyak kebijakan pemerintah terkait hubungan luar negeri yang harus segera dijalankan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, ia berencana melakukan peningkatan kemampuan organisasi dan kapasitas institusi, termasuk peningkatan sumber daya manusia.

"Banyak kebijakan luar negeri Indonesia sekarang yang harus dilaksanakan. Tentu dalam melaksanakan harus didukung oleh kemampuan organisasi, kapasitas institusi, termasuk di dalammya peningkatan sumber daya manusia. Tentu dalam konteks kementerian koordinator Polhukam yang sifatnya strategis," ujar Lutfi.

Ia mengatakan, Kemenko Polhukam memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri Indonesia secara efektif dan efisien.

Menurut dia, hal yang harus dilakukan koordinasi antar-lembaga, pemangku kepentingan dan Kementerian Luar Negeri.

"Oleh karena itu ke depan, saya sebagai pejabat yang baru harus melaksanakan dengan melakukan koordinasi yan baik dengan berbagai elemen," kata Lutfi.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yakin bahwa pengalaman Lutfi sebagai duta besar akan memberikan kontribusi terhadap penanganan persoalan luar negeri yang sedang dihadapi Indonesia.

Luhut berharap, sebagai Deputi koordinator Bidang Politik Luar Negeri yang baru, Lutfi mampu menyelesaikan persoalan luar negeri seperti ketegangan di Laut China Selatan, persoalan Papua, Laut Pasifik, dan hubungan politik dengan Australia.

"Sebagai mantan Dubes di Bangkok tentu akan bisa memberikan banyak kontribusi terhadap banyak masalah. Kemarin saya dapat kabar dari Menlu, banyak perkembangan baru," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga menekankan pentingnya Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kementerian Luar Negeri agar tidak terjadi perbedaan sikap dalam menyelesaikan permasalahan luar negeri.

Pelantikan Lutfi Rauf sebagai Deputi Koordinator bidang Politik Luar Negeri merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden No. 57/DH/2016.

Lutfi Rauf menggantikan Antonius Agus Sriyono yang saat ini ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Vatikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com