Ketua MPR Terkesan Kebijakan Pro Pribumi di Malaysia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan terkesan dengan kebijakan Malaysia yang mendorong pengembangan perekonomian masyarakat asli atau bumi putera.

Menurut dia, kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat pribumi membangkitkan perekonomiannya dalam persaingan dengan para pendatang. Namun, kebijakan itu dianggap sulit diterapkan di Indonesia.

"Di sini bicara soal melayu, soal penduduk asli, soal hak melayu, mayoritas, minoritas, itu satu hal yang biasa. Tidak ada masalah. Di tempat kami, sensitif bicara seperti itu," ujar Zulkifli di Kuala Lumpur, Rabu (25/5/2016).

Hal tersebut disampaikan Zulkifli kepada sejumlah perwakilan parlemen Malaysia. Zulkifli sempat mengikuti sidang anggota Dewan di gedung parlemen Malaysia.

Saat itu, tengah dibahas soal hak kaum pribumi dan pembangunannya di tengah tantangan pendatang. Zulkifli kemudian membandingkannya dengan kondisi di Indonesia.

"Kalau di kami, bicara seperti itu SARA. Ketersinggungannya besar," kata Zulkifli.

Sementara itu, Deputi Speaker Parlemen Malaysia Dato Sri Ronald Kiandy mengaku heran dengan kekakuan Indonesia itu. Ia lantas bertanya-tanya mengapa Indonesia begitu sensitif dengan isu pribumi.

"Malaysia kan rumpunnya lebih beragam. Kalau dilihat dari ras Indonesia, mestinya Malaysia lebih sensitif," kata Ronald.

Menanggapi itu, Zulkifli menjelaskan bahwa di Indonesia memiliki Pancasila yang menyatakan bahwa tak ada perlakuan khusus kepada pribumi dibandingkan para pendatang. Begitu pula dengan hak yang diberikan, tak ada perbedaan.

"Buat kami itu sesuatu yang sulit di Indonesia. Itu salah satu keuntungan Malaysia," kata Zulkifli.