Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ditindak Tegas, Kekerasan Terkait Agama Terus Berulang

Kompas.com - 23/05/2016, 22:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak menilai, kepolisian selama ini kurang tegas dalam menindak kasus kekerasan terkait agama.

Hal ini mengakibatkan tindakan tersebut terus berulang.

"Karena tindakan yang diambil aparat penegak hukum selama ini jika ada perusakan tempat ibadah Ahmadiyah cenderung tidak tegas. Makanya mereka yang anarkis itu enteng saja untuk berbuat anarkis lagi," ujar Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2016).

Dahnil mengatakan, masyarakat tak boleh bertindak sesukanya dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

(Baca: Bupati Kendal Minta Ahmadiyah Hentikan Pembangunan Masjid)

"Meskipun dalam SKB tiga menteri Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan mencolok seperti dakwah ke pihak lain, tapi kan yang boleh menindak aparat negara, bukan masyarakat sipil atau organisasi masyarakat (ormas) lainnya," kata dia.

Ia menilai, peristiwa ini merusak konstruksi toleransi kehidupan beragama di Indonesia.

"Bagaimanapun juga di Indonesia terdapat perbedaan dalam praktik keagamaan dan keberagaman itu perlu dihormati," kata dia.

Jika dibiarkan, akan tumbuh benih-benih anarkisme dalam kehidupan beragama.

"Di sini pemerintah punya peran penting. Terutama dalam menindak tegas kelompok-kelompok intoleran supaya kasus ini tidak terulang," ujar Dahnil.

Pada Senin (23/5/2016) dini hari, Masjid Ahmadiyah di Kendal, Jawa Tengah, dirusak masaa tak dikenal.

Menurut informasi pengurus masjid, tidak ada saksi yang melihat tindakan perusakan. Sebab, sekitar masjid tersebut kebun dan cukup jauh dari permukiman warga. Selain itu, perusakan dilakukan saat semua warga tertidur.

(Baca: MUI Ingatkan Aparat Bertindak Bijak Usut Perusakan Masjid Ahmadiyah)

Sebelum perusakan, masjid didatangi lurah dan camat setempat. Lurah meminta pembangunan masjid dihentikan dengan alasan ditolak warga.

Padahal, masjid tersebut telah mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2003.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com