Kader Golkar "Urunan" Tutupi Kekurangan Biaya Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam hitungan hari, Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Munaslub yang menjadi momentum konsolidasi pasca konflik panjang, rencananya akan diadakan di Bali pada 15-17 Mei 2016.

Menjelang pelaksanaannya, persoalan biaya menjadi sorotan. Panitia sempat mewajibkan para kandidat bakal calon ketua umum untuk membayar iuran sebesar Rp 1 miliar.

Belakangan, iuran ini bersifat sukarela setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa ada potensi politik uang di dalamnya.

Wakil Ketua Komite Organizing Committee Munaslub Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan, Munaslub membutuhkan anggaran sekitar Rp 45 miliar untuk membiayai mulai tahapan pra hingga pelaksanaannya.

Anggaran terbesar adalah untuk akomodasi, sewa gedung atau hotel, serta kegiatan Steering Committee saat kampanye di tiga zona dan debat publik yang disiarkan di stasiun televisi.

"Hampir sekitar dua pertiga anggarannya dipakai untuk itu," kata Tantowi, melalui pesan singkat, kepada Kompas.com, Selasa (10/5/2016).

Dengan tak diwajibkannya iuran Rp 1 miliar kepada para kandidat, panitia memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan dari seluruh kader Golkar untuk menutupi kekurangan biaya.

Namun, Tantowi tak menyebutkan berapa kekurangan biaya untuk penyelenggaraan Munaslub.

Tak ada paksaan kepada kader terkait sumbangan tersebut.

"Pembiayaan akan didukung secara gotong royong. Besaran urunan itu sesuai kesanggupan kader," kata dia.

Debat Antarcalon

Tahapan pra Munaslub telah dimulai dengan sosialisasi dan kampanye di Medan, Sumatera Utara, pada 8-9 Mei lalu. 

Medan menjadi lokasi pertama dari tiga lokasi sosialisasi dan kampanye yang mewakili tiga zona di Tanah Air.

"Nanti tanggal 11 di Surabaya dan 13 di Bali. Mereka yang tampil di debat publik akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional," kata Tantowi.

Panitia, menurut dia, telah menyiapkan sejumlah tema debat untuk dipelajari delapan bakal calon ketua umum, guna memunculkan ide dan gagasan mereka terhadap sejumlah persoalan di Tanah Air.

Tema tersebut meliputi persoalan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan pemerataan, serta sejumlah isu politik hukum dan keamanan lain.

"Seperti isu radikalisme, separatisme, komunisme dan keadilan hukum yang tengah menjadi sorotan publik saat ini," kata dia.