Hindari Godaan Wanita Cantik, Tunjangan Rapat DPRD Diusulkan Dinaikkan

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia. Caranya, yakni dengan menerapkan plafon yang tinggi untuk dana tunjangan dalam perencanaan APBD yang diterima Kemendagri.

Menurut Dedi, ada dua pos anggaran yang mesti ditingkatkan. Pertama, yakni tunjangan uang rapat di kantor.

"Perbesarlah uang rapat di kantor sendiri. Jangan malah uang perjalanan dinas yang ditingkatkan," ujar Dedi dalam acara Rembuk Nasional Asosiasi DPRD seluruh Indonesia di pelataran Kantor Bupati Purwakarta, Senin (9/5/2016).

Dedi berkelakar, kenaikan tunjangan rapat di kantor sendiri berimbas positif bagi moral sang wakil rakyat.

"Ini bisa sekaligus menekan kenakalan anggota DPRD. Mereka akan lebih sering berada di kantor. Akan lebih bisa mengantisipasi wanita-wanita cantik di luar daerah," ujar dia yang langsung disambut tawa peserta.

Kedua, anggaran yang mesti ditingkatkan yakni anggaran reses atau kunjungan ke konstituen daripada anggaran kunjungan ke daerah lain.

Kebijakan ini dianggap mampu memacu anggota DPRD untuk lebih sering turun ke bawah. Apalagi, daerah-daerah yang terpencil serta belum memiliki akses transportasi yang baik. Misalnya Papua, kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan.

"Apalagi Papua. Kan daerahnya jauh-jauh. Jadi harus diperbesar. Di Purwakarta ini juga harus diperbesar. Karena meskipun daerahnya dekat, tapi godaan di sini jauh lebih besar ketimbang di Papua," ujar Dedi yang kembali mengundang gelak tawa para peserta.