Bahas Perompakan Kapal, Indonesia, Filipina dan Malaysia Bertemu Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan melakukan pertemuan Trilateral dengan Pemerintah Malaysia dan Filipina di Gedung Pancasila, Kompleks Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihak Malaysia dan Filipina akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata masing-masing negara.

Arrmanatha menjelaskan, pertemuan Trilateral itu atas instuksi Presiden Joko Widodo. Harapannya, Indonesia bisa duduk bersama dengan Malaysia dan Filipina untuk membicarakan soal peningkatan keamanan wilayah, khususnya kawasan Sulu dan Sulawesi.

(baca: Tujuh Bulan Disandera, Warga Kanada Akhirnya Dipenggal Abu Sayyaf)

"Pertemuan Trilateral itu nanti akan membahas soal upaya meningkatkan keamanan di wilayah yang banyak terjadi perompakan dan penyanderaan seperti di wilayah perairan Sulu dan Sulawesi. Semua menteri konfirmasi hadir," ujar Arrmanatha saat jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Ia mengatakan, selain membahas situasi keamanan maritim, Menlu juga akan memastikan kerja sama di bidang ekonomi tidak terganggu dengan adanya perompakan.

(baca: Aquino Bersumpah untuk Melumpuhkan Kelompok Abu Sayyaf)

Diharapkan, pertemuan tersebut akan menghasilkan joint statement dalam menjaga keamanan kawasan, menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan koordinasi.

"Saat ini yang kami inginkan adalah peningkatan koordinasi keamanan, mengingat perairan Sulu dan Sulawesi merupakan jalur transportasi perdagangan. Apabila terjadi ancaman akan menggangu perekonomian," kata dia.

Selain itu, akan ada juga MoU antara ketiga panglima. Mou tersebut akan berisi detail perjanjian kerja sama oleh angkatan bersenjata untuk memastikan keamanan maritim di wilayah perairan ketiga negara.

(baca: Jokowi Tegaskan Tidak Akan Bayar Tebusan ke Abu Sayyaf)

"Ini merupakan inisiatif Indonesia yang menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN, seperti tahun lalu soal illegal immigration. Ini juga merupakan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan kawasan dan memberikan kondisi yang kondusif di kawasan," kata Arrmanatha.