Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Kerap Diancam Akan Dibunuh karena Benahi Sistem Birokrasi

Kompas.com - 23/04/2016, 18:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, niatnya mereformasi birokrasi di Surabaya kerap dijegal.

Ancaman pun datang bertubi-tubi atas Risma, bahkan itu terjadi sebelum dirinya menjadi wali kota.

"Saya diancam, saya mau dibunuh. Orang marah ke saya, saya dicekek gini, didorong sampai mau ke jendela gitu," ujar Risma dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Saat itu, tahun 2002, Risma diangkat menjadi Kepala Bina Pembangunan Kota Surabaya. Ia membuat sistem lelang elektronik. Tak hanya sistem lelang, Risma juga memperkenalkan sistem lain berbasis elektronik.

Setelah sistem diberlakukan, Risma mulai menerima berbagai teror. Ia diminta menghentikan sistem itu atau dipindahkan. Tak mempan ancaman kepada dirinya, teror pun menyerang anaknya.

"Diteror telepon gitu. Anak saya diancam dibunuh, saya sampai lapor ke guru anak saya jangan keluar sampai dijemput," kata Risma.

Risma kemudian mengumpulkan keluarganya dan membahas soal ancaman itu. Risma mewanti-wanti leluarganya untuk berhati-hati dan waspada akan bahaya.

"Saya meminta maaf kalau nanti saya dibunuh, jangan nuntut karena ini tanggung jawab saya kepada Tuhan," kata Risma.

Karena terus diancam, Risma akhirnya memperkenalkan sistem itu ke Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional.

Ternyata, ancaman mutasi dirinya itu menjadi nyata. Namun, Risma pasrah.

Di mana pun Risma bekerja, tidak masalah. Sampai akhirnya sistem yang diperkenalkannya itu dikembangkan Agus menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Hingga akhirnya menjadi Wali Kota Surabaya, Risma masih menerapkan sistem itu.

Banyak desakan kepadanya untuk menggerakkan sistem, tetapi ia menegaskan bahwa sistem yang sudah dibangun tidak bisa diutak-atik, termasuk oleh dirinya sendiri.

"Seluruhnya dibuat menggunakan sistem yang saya pun tidak bisa memengaruhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com