Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Ahok Minta Kepastian Bu Mega, Tata Kramanya di Mana?

Kompas.com - 08/03/2016, 12:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mempertanyakan sikap Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang meminta kepastian kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait dukungan dari partai berlambang banteng tersebut untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, Ahok tidak bisa seenaknya mengatur-atur partai jika ingin diusung oleh PDI-P.

"Kalau dia bicara minta kepastian kepada Bu Mega, itu bukan pada posisinya. Tata krama dan etikanya di mana?" kata Andreas saat dihubungi, Selasa (8/3/2016).

Menurut Andreas, jika ingin didukung oleh PDI-P, Ahoklah yang harus mengikuti mekanisme partai. Ahok harus mengikuti mekanisme penjaringan seperti bakal calon gubernur lainnya. Jika lolos dalam penjaringan itu, barulah dia akan didukung untuk kembali menjadi DKI 1.

(Baca: Ahok: Sebenarnya Teman Ahok Rela kalau Saya Diusung Partai, tetapi...)

"Kalau dia mau atur partai, pasti enggak mungkin. Kok jadi kebalik. Kesannya tidak paham prosedur. Kita jadi enggak simpatik kalau caranya seperti itu," ucap dia.

Andreas pun mempersilakan jika Ahok ingin maju melalui jalur independen. Menurut dia, Ahok tidak perlu gamang dan harus menunggu kepastian dari partainya.

Terlebih lagi, Ahok saat ini sudah mendapatkan dukungan fotokopi ratusan ribu KTP yang dikumpulkan oleh kelompok pendukungnya, Teman Ahok.

"Kita membangun partai ini dengan sistem. Kalau hanya untuk Ahok sistem itu kita rombak, tidak mungkin," kata dia.

(Baca: Ahok Katakan kepada Megawati, Pendukungnya Tak Bisa Menunggu Lama)

Ahok sebelumnya mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan kepada Megawati bahwa komunitas pendukungnya, yaitu Teman Ahok, tidak bisa menunggu lama soal kepastian dukungan dari PDI-P.

Ahok bertemu Megawati saat acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Senin (7/3/2016) pagi. Pada pertemuan itu, Ahok menceritakan desakan para pendukungnya kepada Megawati.

Menurut Ahok, Megawati tidak ingin komunitas Teman Ahok kecewa. Di sisi lain, Megawati juga terikat dengan mekanisme partai dalam mengusung dan mendukung seseorang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com