Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tutup Celah Penyelundupan Narkoba

Kompas.com - 24/02/2016, 15:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta perang terhadap narkoba lebih ditingkatkan. Ia memerintahkan seluruh pihak terkait untuk menutup celah penyelundupan narkoba.

Jokowi juga menginstruksikan agar Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, Kemendikbud, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan bersinergi memberantas narkoba.

Langkah terpadu juga harus disiapkan agar pemberantasan narkoba membawa hasil signifikan. (baca: Jokowi: Berantas Narkoba Harus Lebih Berani, Lebih Gila)

"Harus sinergi, bukan hanya nyatakan perang pada narkoba dan jaringannya, tapi penegakan hukum juga harus lebih tegas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Jokowi menuturkan, narkoba adalah masalah utama Indonesia saat ini dan telah masuk ke seluruh elemen masyarakat. Karena itu, langkah pemberantasannya wajib dilakukan lebih berani dan lebih komprehensif.

(baca: Menhan: Menyedihkan kalau TNI-Polri Kena Narkoba)

"Tutup celah penyelundupan narkoba, baik di pelabuhan maupun bandara, dan pelabuhan kecil yang ada di negara kita. Gencarkan kembali kampanye kreatif mengenai bahaya narkoba," kata Presiden.

Dalam rapat terbatas itu akan dibahas mengenai pemberantasan narkoba dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. (baca: Buwas Puji TNI karena Inisiatif Bersihkan Narkoba di Internal)

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan menteri lain yang berkaitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com