BNPT Diminta Ungkap Pesantren Radikal

Ia menganggap, hal ini menjadi salah satu langkah antisipasi menangkal penyebaran radikalisme.

"Menurut saya, (pengungkapan) keberadaan 19 pesantren terindikasi radikal adalah satu langkah antisipatif yang tepat. BNPT pasti tidak sembarangan ungkapkan fakta. Pasti ada data valid, termasuk soal nama, kasus, saksi dan lain-lain," kata Nasaruddin, di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurut dia, BNPT melakulan hal yang salah jika tidak mengungkapkan fakta itu.

"BNPT jangan takut mengungkap hal-hal seperti itu karena memang sudah menjadi domainnya dalam pencegahan terorisme, yang penting didukung data lengkap dan valid," ujar dia.

Terhadap pesantren yang merasa tidak seperti yang dituduhkan BNPT, bisa melakukan klarifikasi, bahkan menempuh langkah hukum.

"Boleh saja yang merasa tidak, lalu melakukan klarifikasi atau bahkan menggugat ke mana pun. Kalau tidak benar silakan pesantren yang disebutkan menyangkal, tetapi juga dengan data-data valid," ujar Nasaruddin yang baru dikukuhkan menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Ia mengatakan, era sekarang ini berbeda dengan Orde Baru.

Saat ini, semua pihak, terutama BNPT, Kementerian Agama, pesantren, ormas Islam, harus terbuka dan jujur.

"Jadi jangan coba-coba bila ada pesantren yang terkait radikalisme tetap menyangkal seolah-olah tidak. Begitu juga dengan pengurusnya tidak usah juga melindungi bila ada oknum di pesantren itu terlibat terorisme," papar dia.

Nasaruddin mengajak semua pihak untuk untuk tidak takut dalam mendukung pemerintah dalam pencegahan terorisme.

Apalagi, akhir-akhir ini, ancaman dan aksi terorisme sudah sangat terbuka, baik itu melalui media massa maupun media sosial.

Upaya ini dinilainya sebagai langkah menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera.

Pakar hukum Suhardi Sumomoeljono berpendapat senada. Menurut dia, dari aspek pencegahan, upaya pengungkapan pesantren radikal itu memang harus dilakukan.

"Ini termasuk pencegahan secara dini dan tidak mungkin hal itu diungkapkan bila tidak fakta dan data yang valid. Artinya kalau ada yang menyanggah, silakan protes tetapi dengan bukti-bukti data. Jadi data itu bisa diadu dengan data milik BNPT," kata dia.

Menurut dia, langkah preventif akan lebih baik daripada kecolongan. Apalagi sudah terbukti ada tokoh agama yang tersangkut terorisme.