Mahyudin: Saya Tidak Punya Duit kalau Harus Politik Uang di Munas

Hal tersebut disampaikan Mahyudin menanggapi pernyataan Nurdin Halid yang menyebutkan ada salah seorang calon ketua umum Partai Golkar yang menjanjikan 10.000 dollar Singapura agar mendapat surat dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) Golkar.

"Saya berharap tidak ada kejadian seperti itu dalam munas. Saya tidak punya duit kalau seperti itu. Kalau saya soal menjual pikiran konsep visi dan misi. Saya tidak harus merendahkan diri saya seperti itu," kata Mahyudin saat dihubungi, Kamis (18/2/2016).

(Baca: Nurdin: DPD II Golkar Dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk Beri Surat Dukungan)

Mahyudin mengaku sejauh ini belum mendengar ada dugaan politik uang dalam Munas Golkar. Namun, dia menilai sebaiknya masalah ini jangan dibawa ke ranah publik. Terlebih lagi, belum ada bukti yang menunjukkan politik uang itu.

Nurdin sendiri belum berani menyebut siapa pengurus DPD II dan caketum Golkar yang dimaksud.

"Harusnya jadi catatan dan diselidiki. Perlu selidiki secara hukum. Kalau di Golkar kan banyak pejabat, kalau dia diberikan 10.000 dollar apakah masuk gratifikasi?" ucap Ketua DPP hasil Munas Riau ini.

Mahyudin mengaku sudah mendengar pertemuan yang digelar DPD I Golkar untuk menyikapi dugaan politik uang ini. Namun, dia menegaskan bahwa itu bukan rapat resmi partai yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar.

(Baca: Bambang Soesatyo: Uang dari Mana? Mending Sumbang Masjid dan Anak Yatim)

"Mereka membuat kesepakatan di internal mereka, bukan produk hukum partai dan saya kira enggak perlu ditanggapi serius, ambil saja kalau itu baik, kalau tidak enggak usah," ucap Mahyudin.

Ketua DPD I Partai Golkar sebelumnya berkumpul di kediaman Nurdin Halid selaku Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Rabu (17/2/2016). Menurut Nurdin, pertemuan tersebut digelar karena ada dugaan politik uang yang dilakukan caketum Golkar.

Hal tersebut diketahui dari pengakuan seorang pengurus DPD II yang ditawarkan 10.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 95 juta.

Dalam pertemuan tersebut disepakati para calon ketua umum dipersilakan melaksanakan silaturahim atau penyampaian visi misinya kepada DPD II Golkar se-Indonesia, tetapi harus di bawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar.

Apabila ada DPD II Golkar yang melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengetahuan DPD I Golkar, DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD/ART.

Selain itu, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.