Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua MA Beberkan "Sumber Penyakit" yang Buat Korupsi Kian Menjamur

Kompas.com - 18/02/2016, 17:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menganggap sistem pemidanaan telah lama gagal mencegah terjadinya kejahatan, terutama korupsi.

Nyatanya, sudah banyak yang dihukum. Bahkan, masih banyak penyelenggara negara yang mencicipi korupsi. Menurut Bagir, selain upaya penegak hukum, "sumber penyakit" pun perlu dibasmi.

"Sumber penyakit ini perlu kita pikirkan, dengan menemukan sebab korupsi. Ada pelemahan yang bersumber dari hukum dan di luar hukum," ujar Bagir dalam diskusi di Jakarta, Kamis (17/2/2016).

"Sumber penyakit" dalam penegakan hukum antara lain penegak hukum yang lemah dengan godaan.

Penegak hukum ini mudah dirayu dengan janji atau uang, asalkan perkaranya tidak diproses, dihukum ringan, bahkan minta dibebaskan.

"Misalnya ada tersangka udah 3,5 tahun belum ada proses. Sistem pemidanaannya yang tidak proporsional," kata Bagir.

Sementara itu, Bagir menyebutkan banyak sumber penyakit pemicu korupsi dari sektor luar hukum.

Pertama, celah korupsi bisa muncul di tatanan birokrasi. Kemudian, celah juga bisa muncul dalam bentuk tingkah laku politik.

"Cara Pilkada, jadi calon, itu berdasarkan tatanan politik. Apakah bukan itu penyubur korupsi?" tutur Bagir.

Begitu pula dengan tatanan ekonomi dan sosial yang rawan celah korupsi. Jika bibit penyakit itu tidak dibereskan, Bagir meyakini cerita penyelesaian persoalan hukum akan panjang dan tidak ada habisnya.

Sementara menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, koruptor di Indonesia masih diistimewakan sehingga tak berbekas efek jera.

Di samping itu, mantan terpidana pun masih banyak yang berpartisipasi dalam proses politik.

"Negara ini enak betul, terpidana kasus korupsi bisa ikut Pileg dan Pilkada. Ini dampak tidak dicabut hak politik," kata Emerson.

Menurut Emerson, keluarga dan korporasi dari pelaku korupsi pun semestinya ikut dijerat. Sebab, diduga ada jejak jejak korupsi yang diterima oleh pihak lain, selain yang dinikmati pelaku secara pribadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com