Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Munas, Nurdin Halid Dituding Gelar Musda Diam-diam

Kompas.com - 17/02/2016, 20:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dinilai berpotensi kisruh.

Politisi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan, potensi kisruh ini muncul karena DPP Golkar di bawah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie secara diam-diam melakukan pelantikan pengurus DPD Golkar di Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Siapa unsur DPP Golkar yang ditugaskan? Pesertanya siapa? Ini rawan gugatan. Kita harap ditinjau ulang karena rawan gugatan," kata Agun saat dihubungi, Rabu (17/2/2016).

Agun mengaku mendapatkan informasi bahwa Nurdin Halid-lah yang mengklaim diri menjadi wakil DPP Golkar untuk melantik pengurus daerah Golkar di Lampung, NTB, dan Bali tersebut.

Dengan pelantikan pengurus ini, Agun melanjutkan, kepesertaan di munas akan jadi masalah. Sebab, Nurdin Halid, yang merupakan Ketua Pemenangan Pemilu untuk Sulawesi, harusnya tak berhak mengatur kepengurusan di daerah.

"Seharusnya peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik. Mereka ini ada yang sudah di-plt-kan karena melawan kebijakan ARB (Aburizal Bakrie). Ini yang rawan menggugat," ucap Agun.

Dia menyarankan, masalah kepengurusan di daerah ini harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan (OKK). Harus dipetakan, mana saja DPD Golkar sebelum konflik internal yang berhak jadi peserta munas.

"Kita harus sepakat supaya masalah kepesertaan ini diselesaikan melalui pleno yang bahannya dilakukan ketua bidang OKK, dalam hal ini Mahyudin, bukan Nurdin Halid," ujarnya.

Bantahan Nurdin

Nurdin Halid membantah menggelar musda diam-diam. Dia mengatakan, musda untuk ketiga daerah tersebut sudah digelar sejak bulan November-Desember.

Saat itu, Musda masih dilakukan di bawah kepemimpinan Golkar Munas Bali karena SK Munas Riau diaktifkan kembali oleh Menkumham.

Sementara itu, pada periode bulan Februari ini, pihaknya hanya melantik kepengurusan hasil musda. Pelantikan tersebut juga dipimpin langsung oleh Aburizal Bakrie.

"Jadi, bohong itu kalau dibilang ada musda diam-diam," ucap Nurdin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com