Ini Poin Anti-Terorisme yang Disampaikan Jokowi dalam KTT AS-ASEAN

Isu ini diangkat Jokowi ketika menjadi pembicara pertama dalam retreat II ASEAN-US Summit, di Sunnylands Historic Home, Selasa (16/2/2016).

Jokowi mengawali pidatonya dengan mengapresiasi negara-negara sahabat yang bersimpatik atas aksi teror di Jakarta pada 14 Januari lalu.

Ia juga memuji keberanian masyarakat Indonesia yang tidak terpengaruh aksi pelaku teror.

“Saya juga bangga kepada aparat keamanan Indonesia. Namun kita tetap waspada terhadap ancaman teror," kata Jokowi, seperti dikutip dari Tim Komunikasi Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan, aksi teror yang terjadi di Jakarta mengingatkan pentingnya kerja sama dalam mempromosikan toleransi, memberantas terorisme dan ekstrimisme, serta mengatasi akar masalah dan menciptakan suasana kondusif.

Menurut dia, aksi terorisme bisa ditangani dengan kombinasi hard power dan soft power.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang memproses revisi Undang-Undang Antiterorisme sebagai bentuk penanganan hard power.

UU tersebut dimaksudkan untuk menguatkan payung hukum dalam mengatasi terorisme.

“Penguatan legislasi ini, tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Jokowi.

Sedangkan langkah soft power dilakukan dengan pendekatan agama dan budaya yang melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat dan keagamaan.

Jokowi mengajak agar kampanye mengenai toleransi dan penolakan paham radikal dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

Diversifikasi pendekatan deradikalisasi dilakukan melalui program rehabilitasi narapidana teroris supaya dapat diterima kembali di masyarakat.

Menurut Jokowi, banyak negara menghadapi masalah yang sama, di mana ada warga negaranya yang bergabung mengikuti latihan perang bersama kelompok radikal.

Ia menyebut jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah mencapai 329 orang.

“Dapat ditarik pelajaran bahwa untuk memerangi terorisme dan mengurangi foreign terrorist fighters diperlukan kestabilan politik, pemerintah yang demokratis, serta tidak dalam pendudukan asing," ujarnya.