Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batasi Pornografi, Pemerintah Kaji Larang Pelajar Bawa Ponsel dan "Gadget" ke Sekolah

Kompas.com - 14/02/2016, 14:33 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Maraknya pornografi di kalangan pelajar menimbulkan keresahan tak hanya bagi orangtua tetapi juga  masyarakat. Dari berbagai medium, telepon seluler dianggap sebagai peranti yang paling masif menjadi alat penyebaran pornografi.

“Ke depan, saya akan bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk melarang pelajar membawa ponsel dan gadget ke sekolah,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise saat ditemui di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Minggu (14/2/2016).

Menurut Yohana, pelajar harusnya mendapat pengawasan saat berselancar internet melalui gadget. Bila tidak, mereka bisa mengakses informasi yang tidak baik seperti situs video porno.

“Harap jadi perhatian, baik bagi orangtua maupun guru, bilamana terdeteksi anak sedang menggunakan gadget-nya untuk melihat situs porno, segera tegur!” tegas Yohana.

Selain situs video porno, Yohana juga meresahkan pelajar yang sering mengakses media sosial. Pada jam-jam sekolah, kegiatan belajar mengajar kerap terganggu akibat hal tersebut.

“Kegiatan yang bisa menimbulkan perilaku tidak terpuji harusnya dibatasi,” kata Yohana.

Saat ini, pembatasan ponsel dan gadget ke sekolah masih berupa rencana. Namun, Yohana berharap aturan soal pembatasan itu segera disahkan, mengingat dampak ponsel pada pelajar tak selamanya baik.

“Tentu kita semua berharap anak-anak ini menjadi generasi yang berkualitas. Merekalah yang akan jadi Presiden, Menteri, Gubernur, dan orang penting lainnya. Kita harus persiapkan mereka dari sekarang,” ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com