Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diwarnai Perbedaan Tajam, Jokowi Belum Putuskan Proyek Blok Masela

Kompas.com - 02/02/2016, 07:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memutuskan nasib proyek lapangan gas abadi Blok Masela sebelum bertemu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni Inpex Masela Ltd.

Ia meminta proyek itu dijalankan dengan pertimbangan matang, dan harus membawa manfaat untuk kepentingan nasional.

Jokowi melanjutkan, blok migas di Maluku itu harus mampu menciptakan nilai tambah. Ia ingin ada kepastian kajian bahwa Blok Masela mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

"Saya tekankan, amanat konstitusi menyatakan tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus untuk rakyat dan semua orang, bukan segelintir orang," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Silang pendapat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, Jokowi ingin mendengar penjelasan kontraktor mengenai untung dan rugi jika membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan jika membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).

Rekomendasi dari tim independen adalah pembangunan kilang dilakukan secara offshore.

"Pendekatan offshore atau onshore memiliki plus dan minus. Presiden minta keputusannya benar dan hati-hati," kata Sudirman.

Akan tetapi, Jokowi tampaknya belum puas dengan penjelasan tersebut. Terlebih, ada perbedaan pendapat yang mengemuka di dalam rapat.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menginginkan pembangunan menggunakan fasilitas darat dengan pipa alias onshore. Menurut Sudirman, memang ada aspek lain yang sedang dipertimbangkan pemerintah selain keuntungan ekonomis. Pertimbangan itu antara lain soal pembangunan daerah.

"Bagaimana caranya kontraktor tidak dirugikan secara finansial, tetapi pembangunan kewilayahan dilaksanakan," ucap Sudirman.

Aspek pembangunan daerah itu antara lain meliputi pembangunan industri di Indonesia bagian timur, seperti industri pupuk dan listrik.

Rencananya, jika keputusan proyek tersebut ditentukan saat ini, maka studi engineering dan lainnya pada tahun 2016 akan dilakukan sampai 2018.

Lalu, pengadaan akan dimulai pada tahun 2019. Selanjutnya, pengerjaan proyek dilakukan pada tahun 2020.

Sangat hati-hati

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, ada perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai Blok Masela yang dibangun secara offshore atau onshore. Tetapi, Presiden menganggap perbedaan pendapat itu berguna untuk memperkaya pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Pramono, Blok Masela nantinya akan menjadi salah satu blok migas terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah ingin sangat berhati-hati saat memutuskan pembangunannya.

"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam, tetapi hal ini sangat memperkaya presiden dalam mengambil keputusan. Maka presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini," ungkap Pramono.

"Suasana sidang kabinet sangat dinamis, sangat hangat. Dan, Presiden sangat happy dengan apa yang terjadi. Jangan kita berbeda (pendapat) itu di luar, tetapi berbeda itu di dalam sidang kabinet," sambung Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com