Pengamat: Dukungan Aburizal untuk Pemerintah Bukan Sekadar Incar Kursi

"Jadi tidak melulu soal kursi (kabinet)," kata Hendri di Jakarta Pusat, Sabtu (30/1/2016).

Menurut Hendri, bukan tidak mungkin dukungan yang diberikan Aburizal kepada pemerintah adalah cara untuk mendapat legalitas kepengurusan.

Sampai saat ini, perselisihan internal Golkar disepakati diselesaikan melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Penyelenggaraan Munaslub disepakati setelah pemerintah mencabut kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono dan menerbitkan SK perpanjangan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau.

Dalam Munas yang digelar 2009 itu, Aburizal dan Agung sama-sama masuk dalam struktur kepemimpinan Golkar.

"Pemerintah ingin menambah dukungan dari parlemen, Golkar mungkin tidak mengincar kursi, tapi kemudahan akses dari pemerintah," kata Hendri.

Golkar kubu Aburizal Bakrie telah berkomitmen memberi dukungan terhadap pemerintah. Perubahan ini telah ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pemerintah merespons dukungan Golkar dengan cepat. Melalui SK Menkumham, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 diperpanjang.

Perpanjangan ini diberikan agar Golkar memiliki kepengurusan sah dan leluasa menggelar Munaslub untuk menyelesaikan prahara internalnya. Dalam kepengurusan hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum, Agung Laksono wakil ketua umum, dan sekretaris jenderal dijabat oleh Idrus Marham.

Kepengurusan inilah yang akan menyiapkan acara Munaslub bersama tim transisi yang di dalamnya terdapat tokoh senior seperti Jusuf Kalla serta BJ Habibie.