Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Politik Setya Novanto pada Masa Transisi Golkar

Kompas.com - 22/01/2016, 08:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah lengser dari jabatan Ketua DPR dan ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto langsung tancap gas untuk mengamankan posisi.

Rotasi besar-besaran terhadap anggota fraksi pun dilakukan. Namun, perombakan ini diyakini tak lebih dari sekadar manuver politik Novanto pada masa transisi Partai Golkar.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SJ00708/FPG/DPRRI/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 itu, setidaknya ada 23 anggota Fraksi Golkar yang dirotasi dari jabatan semula.

Ahmadi Noor Supit, misalnya, dicopot dari jabatan Ketua Badan Anggaran dan digeser menjadi Ketua Komisi XI.

Ada pula Kahar Muzakir, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia kini ditunjuk menjadi Ketua Badan Anggaran.

Rotasi juga diberlakukan bagi Bambang Soesatyo, yang bertukar tempat dengan Aziz Syamsuddin. Bambang kini menjabat Ketua Komisi III DPR, sedangkan Aziz memegang Sekretaris Fraksi Golkar.

Posisi Wakil Ketua Komisi I DPR yang semula dijabat Tantowi Yahya akan digantikan oleh Meutya Hafid. Tantowi menggantikan posisi Meutya saat ini sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP).

Perombakan yang dilakukan Novanto tersebut tak pelak membuat sebagian anggota Fraksi Golkar bingung.

Mereka berencana untuk bertanya kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tentang izin dari dewan pengurus pusat atas perombakan itu.

(Baca: Tak Terima Dirotasi Novanto, Anggota F-Golkar di DPR Akan Mengadu ke Aburizal)

"Nanti malam (kemarin) teman-teman akan bertemu Ketum menanyakan mengenai rotasi besar-besaran ini, apakah sudah sepengetahuan beliau atau belum," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Dijumpai terpisah, Tantowi mengatakan bahwa SK tersebut cacat administrasi karena hanya ditandatangani oleh Novanto.

(Baca: 23 Anggota F-Golkar Dirotasi Setya Novanto)

Selain itu, dalam perombakan tersebut, Novanto tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan anggota yang akan diganti.

"Kalau tidak komunikasi dulu dengan yang akan digeser atau diganti, dipastikan akan terjadi kegelisahan," ucap Tantowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com