Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Dana Parpol dari ABPN Dianggap Tidak Ideal

Kompas.com - 09/01/2016, 15:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Cooruption Watch Donal Fariz menganggap sumbangan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih belum ideal.

Saat ini, APBN hanya menyumbang sebesar Rp 108 per suara yang diperoleh dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014.

"Sangat kecil sekali. Tidak ada artinya untuk partai," ujar Donal di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Donal membandingkannya dengan era pemerintahan Presiden keempat RI Abdurrahmad Wahid. Saat itu, nilai sumbangan untuk partai politik sebesar Rp 1.000 per suara.

Padahal, kata Donal, dari partai politik akan lahir kader-kader yang akan menjadi kepala daerah yang menciptakan kebijakan publik.

Berdasarkan penghitungan ICW, idealnya setiap suara yang diperoleh parpol bernilai Rp 1.700. Hasil tersebut didapat ICW dari laporan keuangan parpol dan wawancara dengan anggotanya.

"Dari besaran itu kami hitung, ternyata range kebutuhan parpol Rp 150-250 miliar per tahun," kata Donal.

Di luar sumbangan per suara, Donal menyarankan adanya dana tetap dari pemerintah untuk masing-masing parpol dengan besaran yang sama.

Ia menambahkan, setidaknya negara bisa menutupi 30 persen dari kebutuhan partai politik. Sementara sisanya berasal dari iuran anggota dan sumbangan ekternal.

Namun, Donald mengingatkan jangan sampai keuangan parpol dikuasai oleh kader yang memangku kepentingan tertentu.

"Hari ini di beberapa parpol ada kelompok pengusaha besar yang menguasai dari hulu sampai hilir keuangan parpol," kata Donal.

"Sehingga dia menguasai seluruh struktur kebijakan parpol," ujarnya.

Selain dalam bentuk uang, pemerintah juga diminta memperhatikan parpol dari segi fasilitas, akses untuk kampanye, dan pendidikan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com