Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pembangunan KA di Papua Tahun Ini Dimulai dari Sorong

Kompas.com - 01/01/2016, 23:03 WIB

SORONG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kemungkinan pemerintah akan memulai pembangunan jalur rel kereta api (KA) di Papua dari wilayah Sorong, Papua Barat, tahun ini.

"Kemarin baru saja kita buka jalur kereta api di Sulawesi. Nanti tahun ini di Papua," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan warga masyarakat Distrik Kais, Jumat (1/1/2015).

Presiden Jokowi mengemukakan, awalnya memperkirakan studi kelayakan pembangunan jalur KA di Papua akan selesai dalam waktu setahun. Ternyata, itu tidak dapat diselesaikan dalam setahun.

"Tidak apa-apa, yang penting jalur ini bisa dibangun. Kemungkinan besar dimulai di Sorong. Daerah lain jangan jadi marah," kata Presiden, sambil tersenyum.

Presiden Jokowi kembali menyatakan, seluruh kabupaten di Papua ditargetkan pada 2018 sudah tersambung semua melalui jalur darat.

"Dan, mohon doa restu tahun ini moga-moga jalur kereta api juga sudah mulai dibangun," kata Presiden.

Jokowi menyebutkan, selama empat hari terakhir ini dirinya berada di Tanah Papua dan berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya mulai dari Merauke, Wamena, Nduga, Timika, Rajaampat dan Sorong.

"Semakin sering saya ke Tanah Papua, semakin saya tahu bahwa Papua adalah surga kecil yang diturunkan ke bumi," kata Presiden.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya semakin tahu dengan kondisi masyarakatnya yang baik-baik dan ramah-ramah.

Dalam kunjungan ke Sorong, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo juga mengunjungi Pabrik Sagu Perum Perhutani di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan.

Presiden berkeliling melihat proses pengolahan sagu, dan berharap pabrik itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

"Dan, yang bekerja berasal dari lingkungan masyarakat sekitarnya," tutur Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com