Masinton Sebut JK Titik Kegaduhan, Ini Kata Jubir Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meminta agar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tidak membuat kegaduhan baru.

Hal itu menyusul pernyataan Masinton yang menyebut Kalla sebagai salah satu penyebab kegaduhan politik dalam beberapa waktu terakhir.

"Jangan mengumbar pernyataan di luar, menyerang eksekutif yang notabene diusung PDI-P. Tuduhan-tuduhan Masinton justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu," kata Husain dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/12/2015).

Dalam sebuah kegiatan diskusi, Masinton mengingatkan agar Kalla tidak menggunakan jabatannya yang tinggi untuk kepentingan usaha pribadi.

Menurut dia, kegaduhan diawali pembelaan Kalla saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut bahwa kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal.

Husain mengatakan, sebagai Wapres, Kalla selalu mendampingi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan program kerja yang salah satunya diamanahkan oleh PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt itu merupakan program yang telah dirancang PLN sebelumnya.

"Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan. Kalau tidak jalan, bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan PDI Perjuangan yang mengusungnya?" kata dia.

Sementara itu, terkait tuduhan Masinton mengenai adanya dugaan intervensi yang dilakukan Kalla atas pengusutan kasus PT Pelindo II, menurut Husain, Kalla hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden.

Instruksi kala itu berupa arahan agar kebijakan jangan sampai dipidanakan. Selain itu, kasus yang ditangani jangan sampai menyebabkan kegaduhan, dan sebaiknya diekspos ketika tahap penuntutan.

"Kalau kasus Freeport, orang pertama yang meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton, bukan Pak JK. Jadi, ocehan Masinton itu ngawur," ujarnya. (Baca: Politisi PDI-P Nilai Titik Kegaduhan Itu Ada di Wapres)