Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua Usulan Indonesia Diterima di Draf Kesepakatan Paris

Kompas.com - 11/12/2015, 22:26 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis

PARIS, KOMPAS.com - Meski belum final, Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Paris, Perancis, mengeluarkan draf Kesepakatan Paris (Paris Agreement).

Semua usulan Indonesia yang disampaikan sepanjang KTT dikabarkan telah diterima dalam drat tersebut.

Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Racmat Witoelar mengatakan, ada lima permintaan Indonesia untuk masuk dalam kesepakatan Paris.

"Permintaan Indonesia semua diakomodasi di Paris Agreement walau itu mungkin akan disahkan dan dirilis besok," kata Rachmat Witoelar, Jumat (11/12/2015).

Usulan itu di antaranya meliputi program pengurangan emisi dari kerusakan dan degradasi hutan (REDD).

Selanjutnya, mengenai diferensiasi atau perbedaan kewajiban antara negara berkembang dan negara maju.

"Diferensiasi juga termasuk perbedaan kewajiban dalam soal finansial antara negara berkembang dengan negara maju," ucap Rachmat.

Berikutnya adalah implementasi rencana aksi masing-masing negara, termasuk antara negara berkembang dengan negara maju.

"Kesepakan Paris tentunya harus diimplementasikan dong, menjadi aksi nyata. Ini juga kita tekankan dalam draf itu," ucapnya.

Usulan berikutnya adalah semangat seluruh negara anggota UNFCCC untuk menekan kenaikan suhu bumi maksimal 2 derajat atau 1,5 derajat.

"Ïni juga masih menjadi pembahasan, apakah 2 derajat atau 1,5 derajat," tuturnya.

Terakhir, usulan pembangunan kapasitas yang meliputi kapasitas sumberdaya manusia, termasuk transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, optimistis Kesepakatan Paris akan segera didapat.

"Infonya Sabtu (12/12/2015) sekitar pukul 12.00 waktu Paris, kesepakatan Paris akan dibagikan, dan sifatnya mengikat," kata Siti.

Draf Kesepakatan Paris edisi kedua memiliki 27 halaman. Sementara draf edisi pertama memiliki 29 halaman.

Terdapat beberapa pengurangan sehingga menjadi ramping 27 halaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com