JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mempermasalahkan terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak usul pembelian helikopter baru berjenis Augusta Westland (AW) 101.
"Terserah, itu pilihan Presiden. Presiden tidak mau (helikopter baru), ya tidak apa-apa," kata Ryamizard di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (4/12/2015), seperti dikutip Antara.
Hal itu disampaikan Menhan setelah menghadiri acara penandatanganan "Strategic Cooperations Agreement" antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).
Menurut Menhan, keputusan dari Presiden itu sudah baik dengan adanya pertimbangan-pertimbangan.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru. (Baca: Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP).
Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan, selain karena harga helikopter yang akan dibeli terlalu tinggi dengan kondisi keuangan sekarang. (Baca: Panglima TNI Pastikan Batal Beli Helikopter VVIP untuk Jokowi)
Sementara itu, pada Kamis (3/12/2015), Presiden memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Presiden ingin membangun postur TNI agar semakin kokoh.
"Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian," kata Presiden Jokowi. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.