Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Slot Orbit 123 BT Dipertahankan untuk Indonesia

Kompas.com - 04/12/2015, 13:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan mempertahankan slot orbit Satelit Geo 123 BT untuk satelit L-band. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (4/12/2015), Jokowi mengatakan bahwa penggunaan satelit bergerak (L-band) sangat penting untuk membantu komunikasi di daerah-daerah terpencil.

Satelit tersebut juga berguna untuk berkomunikasi menjaga laut Indonesia dan memperkuat sistem pertahanan. 

"Membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana untuk SAR misalnya. Kegunaan satelit bergerak sangat besar bahwa slotnya harus diambil," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi ingin slot orbit Satelit Geo 123 BT tetap dimiliki Indonesia. Ia ingin kementerian terkait membuat rincian teknis, termasuk pembiayaannya.

Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, di seluruh dunia hanya terdapat delapan satelit L-band dan salah satunya dimiliki Indonesia.

Satelit tersebut diluncurkan Indonesia pada tahun 2000 dari Kazakhstan dan dikelola oleh ACeS PSN. Rudiantara menyatakan, frekuensi slot orbit Satelit Geo 123 BT akan diincar banyak negara jika didiamkan kosong oleh Indonesia.

Slot orbit itu kosong setelah satelit L-band mengalami kebocoran bahan bakar dan deorbit atau keluar dari orbit pada awal 2015.

"Slot itu kayak tempat parkir. Kalau (ingin) mempertahankan, kita harus isi. Sekarang kita menyiapkan bagaimana agar slot tersebut tetap dimiliki Indonesia," ucap Rudiantara.

Opsi yang berkembang, kata Rudiantara, Indonesia akan meminjam satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit tersebut dan dibuka wacana untuk membagi beban pembiayaan dengan swasta.

Alasan peminjaman satelit ditempuh karena Indonesia memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk membuat satelit.

"Pada akhirnya kita harus punya satelit kita di sana. Kalau kita membuat satelit kan perlu waktu tiga tahun. Kalau nunggu tiga tahun berisiko, slotnya bisa diambil orang," ungkap Rudiantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com