Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pembangunan Kilang Dipercepat, Tak Boleh Ada Alasan Menunda

Kompas.com - 03/12/2015, 11:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang minyak di Jawa dan luar Jawa dipercepat.

Jokowi menginginkan agar kilang untuk menampung dan mengolah minyak nasional sudah berdiri pada akhir 2019.

"Saya minta semua dipercepat, baik oleh pemerintah, BUMN. Jangan ada alasan, jangan sampai ditunda-tunda," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik PLN dan Pertamina, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Jokowi menilai bahwa ada banyak peluang untuk mempercepat pembangunan kilang dan pembangkit listrik. Ia yakin, banyak investor yang siap berinvestasi untuk keperluan tersebut.

Untuk pembangunan pembangkit listrik, Jokowi menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 100 persen pada 2019.

"Investor yang mau masuk antre. Sekarang hanya kesiapan kita untuk berikan kecepatan pelayanan sehingga peluang ini tidak hilang, bisa kita tangkap, bisa dilaksanakan di lapangan," kata Presiden.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen serius untuk membangun kilang di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

Ia menyatakan, Presiden meminta pembangunan kilang dipercepat karena Indonesia terakhir kali membangun kilang di Balongan, pada 1984.

"Sudah terlalu lama. Selama ini tidak dibangun (kilang) karena ada yang mendesain produksi minyak kita tidak maksimal. Sekarang kita separuh ekspor, impor, lifting kita menurun, maka tidak ada pilihan lain kita harus bangun sendiri," ucap Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com