Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Serukan Pembangunan Semesta Berencana Rancangan Soekarno di Kepri

Kompas.com - 29/11/2015, 20:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyerukan pola pembangunan semesta berencana.

Kali ini, pola pembangunan itu ia sampaikan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Soeryo Respationo-Anshar Ahmad di Kota Batam, Minggu (29/11/2015). (Baca juga: Megawati: Katanya Pilkada Serentak Murah, tapi Ternyata Lebih Mahal)

Megawati yakin Soeryo-Anshar menang dalam pilkada Kepulauan Riau. Karena itu, ia ingin keduanya mengaplikasikan pola pembangunan semesta berencana jika terpilih menjadi kepala daerah.

"Menurut saya, belum pernah ada yang bisa membuat buku (pola pembangunan semesta berencana) seperti ini. Di sini sudah disebutkan apa yang dikerjakan tahap demi tahap dalam membangun Indonesia," kata Megawati melalui pernyataan tertulis dari DPP PDI-P, Minggu sore.

Megawati ingin pola pembangunan semesta berencana yang dirancang Presiden Soekarno diaplikasikan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dokumen yang sama telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan sebelumnya, Megawati pernah mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 untuk mengganti program otonomi daerah. (Baca: Megawati Usul Amandemen UUD 1945 untuk Ganti Program Otonomi Daerah )

Megawati menganggap program otonomi daerah tidak tepat sehingga lebih baik diganti dengan pola pembangunan semesta berencana yang dinilainya dapat menciptakan pembangunan yang terintegrasi antardaerah. 

"Jadi, visi misi calon kepala daerah bukanlah visi misi lima tahunan yang terpisah, namun program pembangungan semesta berencana," ucap Megawati.

Pola pembangunan semesta berencana memuat konsep lengkap pembangunan Indonesia yang berbasis ajaran Trisakti.

Fokus konsepnya adalah terintegerasinya pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari dan tidak ketergantungan impor. (Baca juga: Mega: Secara Filosofi, Parpol Harus Merebut Kekuasaan)

"Saya tidak ingin itu jadi slogan saja. Maka saya minta calon gubernur untuk mendorong Kepulauan Riau menjadi tempat yang menunjukkan kemandirian," kata Megawati.

Dalam kunjungannya ke Kepulauan Riau, Megawati didampingi pengurus pusat PDI-P, di antaranya Prananda Prabowo, Eriko Sotarduga, Sukur Nababan, dan Rieke Diah Pitaloka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com