Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Setya Novanto Lobi Jepang soal Alutsista Dianggap Aneh

Kompas.com - 18/11/2015, 09:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR ikut dalam lobi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Penilaian tersebut disampaikan TB Hasanuddin dalam menanggapi pemberitaan media Jepang, yang menyebut bahwa Ketua DPR Setya Novanto melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terkait pembelian pesawat amfibi.

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin, Selasa (17/11/2015).

Hasanuddin mengaku tidak memiliki informasi yang lengkap soal kepastian mengenai lobi yang disampaikan Novanto itu. Namun, ia mengatakan, pembelian alutsista sudah memiliki prosedur baku.

"Biasanya spesifikasi teknis mengenai alutsista yang akan dibeli diajukan dari angkatan masing-masing ke pihak Mabes TNI, dan selanjutnya diajukan ke Kementerian Pertahanan. Berdasarkan spesifikasi teknis itu, kajian dilakukan untuk melihat produk mana yang memenuhi persyaratan dan kemudian diputuskan jenis, kualitas, dan mereknya, selanjutnya dimasukkan ke dalam RAPBN. Setelah proses anggaran di DPR selesai, dibahas dan disetujui menjadi APBN, selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian atau pengadaan," papar Hasanuddin.

Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada pembahasan dari Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat jenis amfibi dari Jepang. Menurut dia, kebutuhan untuk itu memang belum ada.

"Pengadaan pesawat amfibi tidak menjadi prioritas dalam minimum essential force (MEF)," kata dia.

Setya Novanto bersama sejumlah delegasi DPR menemui Shinzo Abe dalam kunjungan kerja ke Jepang, Kamis (12/11/2015) lalu. Dalam pertemuan tertutup itu, Novanto memang mengaku membicarakan pembelian alutsista, termasuk pesawat amfibi US-2.

Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. Dia hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang, saat Presiden Joko Widodo bertemu Shinzo Abe, Maret lalu.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com