Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Tuding Menteri ESDM Politisasi Hasil Audit Petral

Kompas.com - 13/11/2015, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membuka identitas orang atau kelompok yang disebut sebagai pihak ketiga dalam audit investigatif terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Imelda menuding Sudirman memanfaatkan isu audit Petral untuk kepentingan politik.

"Sebut saja pihak ketiganya. Saya lihat ini cuma isu supaya dia tidak di-reshuffle," kata Imelda, melalui pesan singkat, Jumat (13/11/2015).

Imelda mengungkapkan, hasil audit Petral akan menjadi polemik jika tidak dibuka secara gamblang.

Ia berharap Sudirman menyadari hal itu untuk menghindari kegaduhan politik.

"Jangan seolah-olah memberikan ancaman. Ini cenderung membuat gaduh," ucap Imelda.

Audit investigatif terhadap Petral dan anak usahanya telah selesai.

Satu poin temuan penting menunjukkan bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai induk dari Petral Group tidak terlibat dalam permainan kotor para mafia migas ini.

"Jadi, ada pihak ketiga yang bukan manajemen Petral, bukan Pertamina, bukan pemerintah yang ikut campur," kata Sudirman.

(Baca juga: Audit Investigasi Petral: Pertamina dan Pemerintah Tidak Terlibat Mafia Migas)

Likuidasi Petral Group merupakan satu dari sekian banyak rekomendasi Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, yang digawangi Faisal Basri dkk, untuk membersihkan praktik-praktik mafia.

Sebelum pembubaran Petral Group, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mengadakan audit investigatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com